Gubernur NTT Ingin Beli Vaksin Covid-19 Pakai APBD, Begini Penjelasan Pemprov...

Vaksin Covid-19 yang dibeli memakai APBD itu akan diberikan kepada seluruh masyarakat NTT.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT Marius Ardu Jelamu mengatakan, hal itu merupakan ide besar Gubernur Viktor.

"Ini ide besar dari Bapak Gubernur, yang tentunya akan kita koordinasi dulu dengan Kementerian Kesehatan," kata Marius ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (6/1/2021) malam.

Marius menjelaskan, vaksin yang dibeli menggunakan APBD itu bukan untuk disuntikkan kepada Gubernur Viktor saja. Vaksin itu dibeli untuk masyarakat NTT.

Ia pun menjelaskan alasan pembelian vaksin menggunakan APBD itu. Salah satunya, untuk meringankan beban pemerintah pusat.

"Jadi spirit-nya membantu meringankan beban pemerintah pusat, karena kita tahu defisit APBN kita banyak sekali karena tergerus untuk pandemi Covid-19," ujar dia.

Sedang hitung APBD

Ide Gubernur Viktor itu telah ditindaklanjuti sejumlah staf di Pemprov NTT. Mereka, kata Marius, sedang menghitung kekuatan APBD NTT.

Meski begitu, Marius memastikan Pemprov NTT akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat terlebih dulu.

Ia pun belum mengetahui vaksin buatan mana yang akan dibeli Pemprov NTT.

"Apakah nanti vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech dari China atau negara lain. Tentu kita akan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri," jelasnya.

Ia menegaskan, Pemprov NTT tak ingin bergantung dengan vaksin Covid-19 yang didistribusikan pemerintah pusat.

Pihaknya ingin membeli vaksin Covid-19 sendiri agar masyarakat NTT bisa terlayani dengan baik.

Marius pun berharap daerah lain bisa mencontoh gagasan yang dikemukan Gubernur Viktor. Khususnya, daerah yang memiliki pendapatan asli daerah tinggi.

Bagi Marius, ide membeli vaksin Covid-19 dengan APBD itu merupakan wujud bela negara yang baik.

"Nanti kita lihat aturannya seperti apa dan yang utama, ide besar ini sudah mulai digulirkan oleh Gubernur NTT, yang mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat pemerintah daerah di Indonesia supaya tidak terlalu bergantung dengan pemerintah pusat," ujar Marius.

(KOMPAS.com/Sigiranus Marutho Bere)