Alasan Pemkot Padang Melarang Resepsi Nikah Mulai 9 November 2020

Padahal, Surat Edaran mengenai pelarangan pesta pernikahan tersebut dikeluarkan pada 12 Oktober 2020.

Lantas, jika memang resepsi pernikahan berbahaya dilakukan saat pandemi, mengapa ada jeda waktu antara penerbitan aturan dan pelaksanaannya?

Pelaksana tugas Wali Kota Padang Hendri Septa menjelaskan alasannya.

"Kan ada waktu sekitar satu bulan lebih kurang jarak antara dikeluarkan Surat Edaran dari pemberlakuannya. Tujuannya, waktu tersebut dipergunakan untuk sosialisasi kepada masyarakat," ujar Hendri Septa kepada sejumlah wartawan, Kamis (15/10/2020).

Hendri Septa mengatakan, dirinya didatangi oleh asosiasi musisi, asosiasi perhotelan dan wedding organizer karena surat edaran tersebut.

Waktu jeda hingga pelaksaan aturan itu kemudian digunakan untuk memberikan pengertian dan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terdampak dari larangan menggelar resepsi nikah.

"Saya sampaikan kepada mereka, itu hampir seluruh tamu yang datang ke pesta pernikahan tidak menggunakan masker. Kemudian saat kami memberikan izin diperbolehkan menggelar pesta pernikahan, kami minta tolong kepada mereka untuk mengingatkan tamu pesta pernikahan menggunakan masker, malah nyatanya mereka sendiri tidak menggunakan masker," kata Hendri.

Hendri mengatakan bahwa Pemkot Padang tidak melarang warga untuk menikah.

Warga tetap bisa menikah, namun cukup dengan acara akad nikah dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Yang kami hindarkan itu adalah terjadinya penumpukan orang," ujar Hendri.

Dalam masa sosialisasi ini, para musisi dan penyelenggara pesta pernikahan tersebut diminta untuk mengingatkan tamu pesta pernikahan menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan.

Larangan pesta pernikahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 870.743/BPBD-pdg/x/2020 tentang larangan pesta perkawinan dan batasan bagi pelaku usaha.

Larangan mengadakan pesta pernikahan ini juga karena semakin tingginya kasus penyebaran Covid-19 di Kota Padang.

Menurut Hendri, bagi masyarakat yang membandel dan tetap menggelar resepsi nikah, maka akan dibubarkan oleh aparat terkait dan akan dikenakan sanksi.

"Cukup menggelar akad nikah di KUA, rumah atau tempat ibadah. Namun harus tetap memperhatikan protokol kesehatan," kata Hendri.