Kumpulkan Demonstran UU Cipta Kerja, Plt Bupati Jember: Ini Tidak Membungkam...

Namun, elemen mahasiswa menolak menghadiri undangan di Aula Pemkab Jember pada Selasa (13/10/2020) itu.

Komite Nasional Kader Hijau Muhammadiyah Jember Andi Saputra mengatakan, pihaknya enggan hadir karena tak ingin forum itu menjadi wadah peredam penolakan UU Cipta Kerja.

“Kami tidak ingin forum ini melemahkan gerakan yang kami bangun,” kata Andi saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Sementara itu, Ketua Front Nahdliyyin untuk Kedaultan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Jember Nurul Mahmuda Hidayatullah menyebutkan, pihaknya juga tak hadir dalam forum itu.

“Kami selama ini tidak pernah berkomunikasi elit dengan birokrasi daerah,” tambah dia.

Ketua DPC Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Jember Umar Faruq yang hadir bersama sejumlah ormas lain menegaskan pihaknya tetap menolak UU Cipta Kerja.

Penolakan itu telah dilakukan sejak dalam bentuk rancangan undang-undang.

“Ini sudah ditolak sejak awal, namun tetap disahkan dengan terburu-buru,” jelas Faruq saat bertemu dengan Plt Bupati Jember.

Ia menyayangkan keputusan DPR yang mengesahkan UU tersebut di tengah pandemi Covid-19.

Sementara itu, Plt bupati Jember KH Abdul Muqit Arief menjelaskan, pihaknya mengundang semua elemen, mulai dari buruh dan mahasiswa, untuk menjaga kondusivitas Jember.

“Ini tidak dalam rangka membungkam, karena menyampaikan pendapat hak masyarakat yang dilindungi UU,” kata Muqit.

Ia berharap penyampaian aspirasi bisa dilakukan dengan tertib. Sebab, kericuhan hanya merugikan seluruh pihak.

“Misal ada fasilitas pemkab dirusak, ketika diperbaiki menggunakan uang masyarakat Jember,” tutur dia.

Meski begitu, Muqit mengatakan, Pemkab Jember belum menentukan sikap terkait UU Cipta Kerja karena belum menerima draf final.

“Bagian mana yang baik kami dukung, namun yang merugikan kami akan memberikan sikap jangan sampai lolos,” pungkas dia.