Salin Artikel

Bupati TTU Minta Penghapusan Premium dan Pertalite Ditunda Tahun 2021

Menurutnya, penghapusan dua jenis bahan bakar minyak itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi warganya.

"Kalau bisa, penerapannya jangan sekarang, tapi tahun 2021, supaya kita kembali normalkan ekonomi akibat pandemi ini," kata Raymundus saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (1/9/2020) petang.

Apalagi, pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terhadap ekonomi belum berakhir sampai sekarang.

"Kita belum terbebas dari pandemi ini, yang dampaknya pasti ekonomi lagi, karena masyarakat kita belum pulih," kata Raymundus.

Raymundus akan duduk bersama pemangku kepentingan membahas kebijakan tersebut. Ia berharap kebijakan itu bisa dikaji ulang agar tak membebani warga tidak mampu.

"Kita baru sebulan memulai new normal, jadi masih berproses untuk perbaikan ekonomi, sehingga kita minta tolong dikaji ulang kebijakan itu," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, rencana penghapusan Premium dan Pertalite kembali mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara PT Pertamina dan Komisi VII DPR RI pada Senin (31/8/2020).

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, penyederhanaan produk bahan bakar minyak (BBM) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20 Tahun 2019 yang mensyaratkan standar minimal RON 91.

Nicke memaparkan, saat ini masih ada dua produk di bawah RON 91 yang masih dijual, yakni RON 88 (Premium) dan RON 90 (Pertalite).

Menurut dia, hanya tinggal tujuh negara yang masih menjual produk gasolin di bawah RON 90, yakni Bangladesh, Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, Uzbekistan, dan Indonesia.

Padahal, sebut Nicke, Indonesia masuk kelompok negara yang memiliki GDP 2.000 dollar AS hingga 9.000 dollar AS per tahun. Berdasarkan klasifikasi tersebut, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memasarkan jumlah jenis produk BBM paling banyak, yakni enam jenis produk.

"Jadi, itu alasan yang paling penting kenapa kita perlu me-review kembali varian BBM ini karena benchmark 10 negara seperti ini," kata Nicke.

https://regional.kompas.com/read/2020/09/01/22574631/bupati-ttu-minta-penghapusan-premium-dan-pertalite-ditunda-tahun-2021

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke