Program Cantelan, Inisiatif Warga Bandung untuk Bantu Nutrisi Ibu Hamil Saat Pandemi

Minggu (26/7/2020) pagi, puluhan warga nampak antre mengambil bahan makanan berupa sayur dan buah-buahan di dalam sejumlah tas kain warna-warni yang dicantelkan di pagar pembatas Sungai Cikapundung, Kota Bandung, Jawa Barat.

Tas-tas itu ditujukan bagi para ibu hamil dari kalangan menengah ke bawah. Tercatat ada 14 orang ibu hamil di lingkungan RW 06, yang semuanya dari keluarga tidak mampu.

Inisiatif warga ini muncul lantaran belum ada bantuan bagi ibu hamil dari pemerintah pusat maupun daerah - walau Kementerian Sosial mengklaim telah menggelontorkan bantuan kepada ibu hamil dan Anak Usia Dini (AUD) sebesar Rp3 juta ibu hamil/AUD per tahun.

"Sebetulnya bantuan dari pemerintah ini, masyarakat sudah dapatkan dari berbagai sumber, dari Kementerian Sosial, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung. Tapi tidak ada bantuan makanan tambahan bagi ibu hamil. Jadi kami memberi bantuan berupa makanan tambahan dan nutrisi," kata Sofyan Mustafa, Ketua RW 06 yang juga penggagas gerakan bantuan Cantelan.

Di wilayahnya, menurut Sofyan, banyak ibu hamil yang kesulitan memenuhi gizi karena masalah ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

Dia mencatat ada 670 kepala keluarga miskin baru di RW 06 akibat Covid- 19. Mereka adalah kepala keluarga yang dipecat atau kehilangan penghasilan selama pandemi.

"Ibu-ibu hamil khususnya di RW kami, kesulitan. Apalagi banyak orang yang dirumahkan, di-PHK. Otomatis ibu hamil ini asupan gizinya pasti berkurang. Akhirnya kami menginisiasi kegiatan ini untuk memberikan makanan yang selama ini sulit didapatkan oleh mereka," imbuh Sofyan kepada BBC News Indonesia.

Kegiatan sosial Cantelan ini dilakukan secara swadaya oleh warga dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, seperti ibu PKK dan pemuda Karang Taruna. Mereka saling berbagi peran.

Setelah terkumpul cukup banyak, sampah dipilah dan dikemas, kemudian dijual ke pengepul sampah.

"Kami, Karang Taruna, tidak mau warga terkena dampak corona, kelaparan, seperti diberitakan di mana-mana. Kami tidak mau seperti itu. Makanya kami gerak cepat melakukan kegiatan seperti ini," kata Kokom Komariah, Ketua Karang Taruna RW 06 Kelurahan Gumuruh.

Uang hasil penjualan sampah digabungkan dengan donasi warga lainnya, kemudian dikelola pengurus PKK RW 06 untuk dibelanjakan sembako atau bahan makanan lainnya.

"Hari ini kami melakukan kegiatan Cantelan untuk semua warga khususnya ibu hamil. (Kami memberikan) sayuran, buah-buahan, dan makanan lainnya, yang merupakan kebutuhan sehari-hari buat ibu hamil dan warga lainnya. Sebelumnya, kami membagikan beras, telur, minyak goreng, dan sebagainya. Selama pandemi ini rutin," kata Sri Antin, pengurus PKK RW 06.

Kegiatan Cantelan ini telah dilakukan sebanyak delapan kali selama pandemi Covid 19.

"Membantu sekali. Jadi bisa ada buat (makan) sehari-hari. Warga di sini baik-baik semua," ungkap perempuan yang tengah hamil lima bulan ini.

Selama ini, bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima Yanti hanya bertahan selama empat hingga 10 hari. Bantuan PKH berupa beras 10 kilogram, satu ekor ayam, sayur mayur, dan uang sebesar Rp 150.000 yang diterima setiap bulan.

"Sehari-hari susah, beras nggak cukup, anak kan banyak. Bantuan PKH cuma beras 10 kilogram sebulan, sayuran juga ada. Tapi kan untuk kebutuhan sehari-hari yang susahnya mah. Bingung, mau ngapain," kata Yanti.

Keluarga Yanti terdampak pandemi Covid 19. Suaminya dirumahkan lantaran tempat kerja mereka ditutup.

Alhasil, penghasilan keluarga nihil. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil, untuk makan sehari-hari saja, Yanti kesulitan.

"Mikirnya buat anak lah, yang penting sehat. Biarlah saya masih kuat. Kasihan anak-anak. Kalau beli buah, gimana anak-anak?"

"Kemarin juga ditanya, beli susu (hamil) nggak? Nggak. Kalau buat susu, gimana anak-anak? Ya, udah nggak (beli). Pengen beli susu buat hamil, tapi yah itu kendalanya," kata Yanti dengan mata berkaca-kaca.

"Pada masa pandemi Covid-19 daya beli masyarakat menurun. Untuk itu PKH dicairkan setiap bulan agar ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap ada pemasukan."

"Uang bansos ini harus dimanfaatkan untuk membeli bahan pangan bergizi seperti telur, ikan, daging, sayur, dan buah-buahan," kata Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam keterangan tertulis kepada kantor berita Antara, 22 Juli 2020.

Kementerian Keuangan pada pertengahan April telah mengucurkan bansos PKH ke Kementerian Sosial sebesar Rp2,34 triliun yang akan digelontorkan bagi keluarga yang tidak mampu.

Jumlah bantuan untuk komponen ibu hamil dan AUD tahun ini masing-masing mendapatkan Rp3 juta ibu hamil/AUD per tahun, naik dibandingkan dengan tahun lalu yakni Rp2,4 juta per ibu hamil/AUD.

Berdasarkan data Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos, jumlah ibu hamil yang menerima PKH pada 2020 sebanyak 60.908 orang sedangkan jumlah anak usia dini adalah 2,9 juta jiwa.

"Kenaikan anggaran ini merupakan wujud negara Hadir di tengah rakyatnya untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak usia dini, meningkatkan asupan gizi mereka, sehingga anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan tidak stunting," kata Juliari.

Akan tetapi, Yanti tidak menerima bantuan tersebut.

"Saya belum dapat. Katanya buat ibu hamil anak pertama dan kedua," kata Yanti yang hamil anak kelima.

Yanti mengaku melakukan pemeriksaan kehamilan secara gratis di puskesmas, sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Yah...kalau bisa ada bantuan lagi buat ibu hamil," sebutnya dengan suara tercekat.

Lurah Gumuruh, Nurma Safarini, mengakui, bantuan bagi ibu hamil dari Pemerintah Kota Bandung, baru sebatas pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan kehamilan secara daring.

Hal itu dinilainya sebagai bentuk perhatian dari pemerintah.

"Dari Pemerintah Kota Bandung melalui dinas kesehatan dan puskesmas, berupa makanan tambahan biskuit dan susu itu, akan diberikan secara rutin melalui kader yang datang ke puskesmas. Walaupun bantuan itu tidak sepenuhnya, tapi mereka dapat perhatian dari pemerintah," kata Nurma.

Di Kelurahan Gumuruh, terdapat 208 orang ibu hamil yang sebagian besar dari keluarga menengah ke bawah. Nurma menyadari, mereka kelompok yang perlu dibantu untuk mendapatkan makanan tambahan. Hanya saja, bantuan dari pemerintah baru sebatas pemberian biskuit dan susu.

Namun, Yanti mengaku, belum pernah mendapat bantuan pemberian makanan tambahan selama lima bulan kehamilannya.

"Saya belum pernah dikasih," katanya.

Bantuan untuk ibu hamil disalurkan swadaya

Pernyataan Yanti selaras dengan pernyataan PKK RW 06 yang menyatakan selama pandemi belum pernah menyalurkan bantuan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil.

"Pemberian makanan tambahan dari kelurahan belum turun jadi selama Covid belum dapat, karena dari bulan Maret kegiatan posyandu ditiadakan selama Covid 19," kata Siti Umayah, Bendahara Posyandu RW 06.

Organisasi kesehatan dunia, WHO mengkhawatirkan kondisi ibu hamil, sebagai kelompok yang rentan di masa pandemi ini. Sementara, Unicef memperkirakan, pada awal pandemi Covid 19 terdapat 2,6 juta ibu hamil menderita anemia.

Berdasarkan data BKKBN Jawa Barat, jumlah ibu hamil hingga Juni 2020 sebanyak 346.214 orang atau 3,58% dari jumlah pasangan usia subur yang berjumlah 9,6 juta pasangan.