Dapat WTP dari BPK, Kenapa Bupati Alor Malah Kesal dan Mengumpat ke Puluhan ASN?

Padahal, kinerja dan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Alor menurutnya tidak maksimal.

Menurut dia seharusnya Kabupaten Alor mendapat predikat disclaimer, bukan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal itu membuat Amon memarahi dan mengumpat ke puluhan ASN yang berbaris di tengah jalan.

Amon juga mengancam akan menutup kantor BKAD selama dua pekan.

Dia meminta BPK bertanggung jawab terhadap keuangan di Alor karena BPK dinilai melakukan pemeriksaan yang tidak jelas.

Menurut Amon, jika ada pelayanan yang tidak lancar, maka dia akan menyuruh masyarakat untuk mendatangi kantor BPK perwakilan Nusa Tenggara Timur.

"Kalau ada pelayanan-pelayanan tersumbat, saya suruh masyarakat pergi ke BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur, dorang (mereka)tanggung jawab," ujar Amon dalam video yang diunggah chanel YouTube Kaka Dorang, Jumat (17/7/2020).

Saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat malam, Amon Djobo menjelaskan bahwa dia marah karena mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas BPK di Kabupaten Alor berbeda-beda.

"Masing-masing dengan gaya periksanya. Jangan jadikan Alor sebagai kelinci percobaan," kata Amon singkat. (Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere)