Secapa AD Jadi Klaster Covid-19 di Bandung, Ridwan Kamil Minta Maaf dan Imbau Warga Ikut Rapid Test

KOMPAS.com - Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) di Kota Bandung, Jawa Barat, menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun meminta maaf kepada masyarakat terkait hal tersebut.

"Kami mohon maaf jika kejadian ini menjadi sumber dari lonjakan yang luar biasa," katanya di Kota Bandung, Jumat (10/7/2020), dilansir dari Antara.

Menurut Ridwan, kasus di Secapa AD merupakan anomali di tengah pandemi. Namun demikian, dirinya mengajak semua pihak untuk bekerja sama mengatasinya.

"Jadi kejadian di institusi kenegaraan khususnya Secapa yang luar biasa kami sebut anomali bukan pola yang kita petakan secara rutin," ujar Emil, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Kota Bandung.

Ridwan menegaskan, budaya disiplin dalam lingkungan militer dapat mendukung proses tracing hingga penanganan pasien.

"TNI ini punya sistem yang lebih siap dan lebih banyak. Pengetesan massal mandiri swab-nya itu oleh RSPAD," katanya.

"Kemudian, dipahami dan disepakati bahwa Panglima TNI bahkan mewaspadai pusat pendidikan yang lain."

"Dulu di Sukabumi juga sama. Ketika saya laporan ke Panglima, maka seluruh institusi militer di Sukabumi yang non-Setukpa itu dilakukan pengetesan swab," jelasnya.

Untuk itu, Ridwan mengimbau warga untuk tidak perlu khawatir atas munculnya klaster baru ini.

"Masyarakat jangan terlalu khawatir, kalau satu titik apalagi militer itu lebih disiplin dalam lokalisir karantinanya," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Ridwan menjelaskan, berdasarkan data sementara, jumlah kasus positif Covid-19 di Secapa AD adalah 1.200 orang.

Pernyataan itu juga untuk mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat yang menyebut jumlah kasus positif Covid-19 adalah 2.000 orang.

Selain itu, Ridwan juga memohon kepada masyarakat untuk bersedia menjalani rapid test, khususnya di lingkungan sekitar Secapa AD, di Hegarmanah, Bandung.

"Itu wajib hukumnya, tidak boleh menolak. Itu akan dilakukan oleh Pak Wali secepatnya," kata dia.

Selain itu, dia melanjutkan, pemerintah provinsi menyarankan penerapan pembatasan sosial berskala mikro di kawasan Hegarmanah Kota Bandung.

"Jalan masuk akan ditutup, yang boleh masuk hanya penghuni. Yang kira-kira sekunder tersier kegiatan itu saya titip ke Pak Wali Kota Bandung untuk 14 hari ditutup dulu untuk memastikan tidak ada kebocoran," kata dia.

(Penulis: Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani | Editor: Aprillia Ika)