"Kami Telanjur Merambah Hutan, Mohon Belas Kasihnya, Ini karena Kemiskinan"

Meski berkali-kali diperingatkan oleh petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTT wilayah II Ruteng hingga dilaporkan ke pihak berwajib, tampaknya warga tak juga jera.

Kepala Resor TWA IV Watunggong, Siprianus Janggur menjelaskan, ruang gerak petugas BKSDA Wilayah II Ruteng sangat terbatas dengan wilayah kerja yang sangat luas, yaitu dari Labuan Bajo hingga Alor.

Namun, petugas berupaya rutin memantau hutan konservasi Taman Wisata Alam Ruteng.

"Saat petugas melakukan patroli, warga sering takut. Namun, saat petugas pulang, warga kembali masuk hutan untuk merambah. Mereka menanam tanaman jenis holtikultura seperti kopi dan kacang-kacangan. Kami akui bahwa kesalahan kami kurangnya sosialisasi," ujar Janggur saat berdialog dengan masyarakat Desa Golowuas dan Golonderu, Kamis (2/7/2020).

Kepala Resor Ranamese, Paulus Pamput menambahkan, setelah warga merambah hutan, mereka juga membangun pondok beratap seng di tengah hutan konservasi.

Padahal adal arangan keras membuat permukiman di dalam hutan konservasi.

Tiga pilar yang terdiri dari pemerintah, lembaga adat, dan lembaga agama sudah melaksanakan sanksi adat.

Namun kadang-kadang warga yang berada di sekitar kawasan konservasi tidak menaati kesepakatan itu.

"Petugas juga sudah mengambil tindakan tegas dengan memenjarakan warga yang merambah. Namun, mereka tetap merambah hutan konservasi," jelasnya.

Pambut mengingatkan agar warga tidak membuat batas lahan di areal yang sudah dirambah, serta bertransaksi jual beli tanah di dalam kawasan hutan konservasi.

Rambah hutan

Lorensius Walur, Pius Ngga, dan Donatus Arus, tiga warga dari Desa Golowuas, Kecamatan Elar Selatan, mengakui bahwa mereka pelaku perambahan hutan.

Hal itu mereka lakukan karena mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

"Kami jujur yang merambah hutan karena banyak kesulitan hidup. Kami sudah telanjur merambahnya. Kami minta belaskasihan dari pemerintah. Masyarakat juga dengan keadaan masing-masing karena kemiskinan," ucap ketiganya mengakui.

Kepala Desa Golowuas, Kristianus Naba mengatakan, selama ini ada masyarakat yang memang tidak mengetahui bahwa hutan yang dirambah merupakan hutan konservasi.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Gorgonius Bajang yang ikut dalam dialog itu mengatakan, pihaknya menerima informasi dari masyarakat tentang perambahan hutan.

Dampak dari perambahan hutan itu adalah debit air di bagian selatan terus mengecil.

Bahkan dampak nyata Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) tidak lagi menyala karena debit air kecil.

Dua pekan lalu pihaknya sudah mengunjungi wilayah kerusakan hutan di Lokpahar, Kecamatan Pocorana Timur, dan Sambirampas,

"Jadi bagian utara dan selatan dari hutan konservasi ini sudah terjadi kekurangan air untuk dialirkan ke sawah dan untuk air minum," jelasnya.

Lucius Modo, anggota Komisi B DPRD Manggarai Timur mengibaratkan bentang alam hutan konservasi Taman Wisata Alam Ruteng sama seperti punggung kuda.

Jika kulit kuda itu diambil, maka perlahan hati dan jantungnya juga akan mati.

Begitu juga hutan jika terus dirambah maka perlahan manusia yang berada di sekitar kawasan itu tidak bisa hidup karena kekurangan sumber air.

"Hutan konservasi Taman Wisata Alam Ruteng sebagai penyangga kehidupan manusia di sekitarnya. Bahkan Daerah aliran Sungai (DAS) yang besar untuk dialirkan ke sawah dan air minum bersih bersumber dari kawasan hutan konservasi ini. Sekarang ini bagian utara dan selatan dari kawasan ini sudah rusak parah," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Manggarai Timur, Bernadus Emanuel berharap agar warga menghentikan perambahan hutan.

Dia meminta agar dilakukan penanaman ulang di areal yang sudah dirambah.