PPDB Sistem Zonasi di Jember, Wali Murid Mengadu Banyak SKD Palsu

KOMPAS.com - Para wali murid yang tergabung dalam Persatuan Orangtua Peduli Pendidikan Anak di Jember, Jawa Timur, mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), soal maraknya dugaan pemalsuan Surat Domisili (SKD), Rabu (2/7/2020).

Menurut salah satu wali murid, Dwi Riska, SKD palsu tersebut membuat proses penerimaan siswa baru tidak adil.

Bahkan, menurut Dwi, kecurangan tersebut telah membuat anaknya stres setelah mengetahui tidak diterima di sekolah.

“Sampai anak saya stres, sampai sekarang tidak mau masuk SMAN 5. Saya dibikin pusing, kadang (sang anak) tertawa sendiri, tidak mau makan. Bagaimana seorang ibu melihat anaknya seperti itu,” kata Dwi. 

Dwi pun tak bisa menahan air matanya saat rapat dengar pendapat dengan komisi D DPRD Jember.

Dwi menceritakan, saat itu dirinya mendaftarkan anaknya ke SMAN 2, namun tidak lolos. Padahal, menurut Dwi, jarak rumah dari sekolah tersebut sekitar 1,6 kilometer.

Di sisi lain, ada anak yang berasal dari Kecamatan Wuluhan dan Jenggawah, bisa masuk di SMAN 1 dan SMAN 2.

Padahal jarak sekolah dengan Kecamatan Wuluhan sekitar 36 kilometer.

“Kalau tidak ada kecurangan mungkin saya terima,” kata Dwi Riska, salah satu wali murid dalam rapat dengar pendapat dengan komisi D DPRD Jember.

Persaingan tidak sehat

Sementara itu, salah satu wali murid, David K Susilo mengatakan, praktik praktik pemalsuan SKD tersebut menjadi contoh buruk bagi para calon siswa baru.

Anak sudah diajarkan sikap tidak jujur untuk masuk ke sekolah. Padahal, kejujuran merupakan hukum tertinggi dalam dunia pendidikan, kata David.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi mengatakan, akan segera menggelar rapat gabungan untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

“Untuk membongkar perlu rapat gabungan karena surat domisili urusan Dispenduk,” jelas dia.

(Penulis: Kontributor Jember, Bagus Supriadi | Editor: David Oliver Purba)