Dugaan Pungli Rp 450.000 Dana BLT, Kades: Mungkin Itu Inisatif Warga

KOMPAS.com - Dugaan adanya pungutan liar dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, dibantah perangkat desa.

Kepala Desa Ungga Suasto mengatakan, pembagian BLT telah sesuai aturan yang ada.

"Kami tidak melakukan pungli, kami berbicara fakta dan data, sesuai aturan kami sudah salurkan BLT sesuai regulasi yang ada, dengan tetap memberikan Rp 600.000 ke pada KPM kita," kata Suasto.

Soal pemotongan sebesar Rp 450.000, Suasto menyebut tak mengetahui hal itu.

"Terkait ada pemotongan Rp 450.000, kami tidak tahu, mungkin itu inisiatif dari penerima sendiri, ingin membagikan ke pada warga lainnya," kata Suasto.

Suasto menegaskan, uang pejabat desa tidak pernah menerima uang dari dana bantuan tersebut.

Protes warga

Sementara itu, aksi protes warga desa yang tergabung dalam Desa Aliansi Gompar, menuding telah ada pungutan liar terhadap 256 keluarga penerima manfaat (KPM).

Menurut salah satu peserta aksi Abdi, pihak desa telah memotong sekitar Rp 450 ribu per kepala keluarga.

"Pertama dipotong hak KPM sebesar Rp 450.000 sehingga penerima KPM mendapat Rp 150.000 dengan jumlah KPM 256 KK," kata Abdi.

Kasus tersebut saat ini tengah didalami Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

"Kemarin sebanyak 16 orang melakukan pengaduan terkait BLT DD, yang katanya dibagi rata Rp 150.000, yang seharusnya Rp 600.000 per kepala keluarga," kata Kasintel Kejari Lombok Tengah Catur Hidayat, Kamis (19/6/2020).

(Penulis: Kontributor Lombok Tengah, Idham Khalid | Editor: Dheri Agriesta)