Luwu Utara Raih Opini WTP Ke-8, Bupati IDP: Ini Bukti Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

KOMPAS.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019.

Atas perolehan itu, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengatakan, hasil ini adalah bukti akuntabilitas dari pengelolaan keuangan di daerahnya.

“Semoga ini menjadi penyemangat bagi teman-teman semua dalam pengelolaan keuangan daerah di masa-masa yang akan datang,” ungkapnya.

Dia mengatakan itu usai menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD TA 2019 yang dilaksanakan secara daring atau virtual oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan, Jumat (29/5/2020).

Adapun, opini WTP bagi Luwu Utara kali ini merupakan yang kedelapan, setelah sebelumnya meraih gelar yang sama pada 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018.

Untuk itu, Indah pun mengucap syukur dan apresiasi kepada DPRD dan seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari, pimpinan perangkat daerah, kecamatan, hingga kelurahan atau desa.

“Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa opini WTP TA 2019 berhasil kita dapatkan. Dan ini adalah WTP kedelapan,” ungkapnya seperti seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dia juga mengapresiasi kepada lembaga masyarakat dan kepemudaan yang mendapatkan alokasi pembiayaan dari pemerintah daerah.

“Ini adalah buah kerja keras teman-teman, termasuk dalam pengelolaan dana desa,” sebut alumni Pesantren Datuk Sulaiman Palopo tersebut.

Kendati demikian, bupati perempuan pertama di Sulsel ini tetap memberikan beberapa catatan untuk dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan di masa-masa yang akan datang.

Apresiasi dari DPRD Kabupaten Luwu Utara

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara Basir, yang juga hadir dalam acara LHP LKPD virtual ini, turut merasa bahagia atas capaian opini WTP ini.

“Ini capaian luar biasa. Sebagai Pimpinan DPRD, saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh jajarannya yang telah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai WTP kedelapan ini,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Baharuddin menyebutkan, WTP ini adalah bukti terjalinnya kolaborasi, sinergi, dan konsolidasi antarperangkat daerah.

“Prinsip pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas, sudah berjalan baik dari waktu ke waktu,” tuturnya.

Dia pun berharap, ke depan entitas pelaporan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban terus memerhatikan unsur transparansi dan akuntabilitas.