Sebanyak 1.057 Paket Bansos Gubernur Jabar "Return" di Kantor Pos Karawang

"Jumlahnya 1.057 paket sampe dengan tadi malam yang return," kata Kepala Kantor Pos Cabang Karawang Melia Risna di Makodim 0604 Karawang, Senin (11/5/2020).

Melia menyebut paket bantuan gubernur tersebut dikembalikan lantaran penerima ada yang pindah, meninggal, hingga menerima bantuan lain, misalnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun bantuan dari Pemkab Karawang.

Data tumpang tindih

Sebab, kata dia, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Sosial tidak boleh ada bantuan yang tumpang tindih atau dobel. Sebelum dikirim, kita juga melakukan verifikasi.

Atas dasar itu, pihaknya tidak berani menyererahkan bantuan dari Pemprov Jabar tersebut.

"Saat ini kami juga masih menunggu penerima yang tidak ada di rumah ketika paketnya di antar. Mereka telah kami beritahu agar datang ke kantor pos paling lambat Senin ini," ungkap melia.

Dijelaskan jika hingga petang nanti, paket yang tertahan di kantor pos tidak diambil, maka paket akan dikembalikan Pemrov Jabar.

Ada aparat desa yang menolak

Dia menyebut pada tahap satu ada 5.174 paket bantuan gubernur. Kemudian tahap dua ada 10.000 paket. 

Hanya saja, data yang fixed baru 8.393. Paket bantuan itu sudah disalurkan ke 21 kecamatan dengan 139 desa.

Namun ia mengakui ada yang belum menerima lantaran penerima juga terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan lainnya.

"Sementara untuk tahap ketiga ada 100.474 dari non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan disalurkan," kata dia.

Melia juga mengakui ada aparat desa yang menolak penyaluran bantuan itu. Alasannya karena bantuan yang turun tidak sesuai dengan yang mereka ajukan.

"Misalnya dia mengajukan 100 ternyata yang turun hanya cuma lima. Lima itu kan baru satu program, dari gubernur, dan itu baru DTKS. Baru 4,75 persen yang disalurkan," kata dia.