"Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, Tolong Bantu Kami"

MAUMERE, KOMPAS.com - Warga Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, NTT, kesal dengan masalah bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial RI.

Sebab, kepala desa dan aparat Desa Takaplager serta BPD setempat disebut-sebut terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai tersebut.

Puluhan warga Desa Takaplager pun mendatangi kantor desa dan memprotes keras bantuan sosial yang dianggap salah sasaran itu.

Seorang warga Desa Takaplager, Rosalia Ermelinda, menyebut, yang layak dibantu adalah warga yang tidak mampu, bukan aparat pemerintah.

"Ini sumber data dari mana? Pengambilan datanya seperti apa. Mengapa bisa salah sasaran begini? Pak Bupati, Pak Gubernur, juga Pak Presiden, tolong bantu kami," tutur Rosalia, Sabtu (9/5/2020).

Ia menilai, masih banyak keluarga miskin di desa itu layak dan pantas menerima bantuan sosial pemerintah.

"Aneh sekali, kepala desa dan aparatnya serta BPD dapat bantuan dari pemerintah. Sementara masih banyak keluarga miskin yang sebenarnya layak dibantu," ungkap Rosalia.

Padahal, di tengah wabah corona, kepala dan aparat desa, juga BPD, masih terima gaji setiap bulannya.

Sementara, para petani dan warga yang kehilangan pekerjaan sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan di tengah bencana ini.

Roslia pun meminta kepada Pemkab Sikka, Pemprov NTT, dan Kemensos RI untuk memverifikasi ulang penerima bantuan sosial di daerah itu agar berikutnya tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Desa Takaplager, Albertus Juang, membenar dirinya bersama belasan aparat terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kemensos RI.

Albertus mengungkapkan, data penerima bantuan sosial itu diterima langsung dari Kemensos.

"Saya dan aparat desa benar-benar tidak tahu terkait daftar penerima Bansos dari Kemensos itu," ungkap Albertus, saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (10/5/2020) malam.

"Kami juga sudah koordinasi agar bantuan sosial tahap 1 yang dibagikan hari ini, jatah untuk kepala dan aparat untuk dikembalikan. Biar bantuan itu diberikan kepada warga yang benar-benar perlu dapat bantuan," sambung Albertus.

(KOMPAS.com/NANSIANUS TARIS)