Salin Artikel

Dugaan Politisasi Bansos di Tengah Pandemi Corona, dari Hand Sanitizer hingga Beras Bantuan

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, hal itu berpotensi terjadi di wilayah yang kepala daerahnya berpotensi mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020.

"Iya, memang laporan dari teman-teman di daerah ada beberapa wilayah terjadi indikasi politisasi bansos," ungkap dia.

Indikasi politisasi bansos ini misalnya terjadi di empat daerah Provinsi Lampung, yakni Kabupaten Pesawaran, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, serta Kota Bandar Lampung.

Kemudian, di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu; Klaten, Jawa Tengah; dan Sumenep, Jawa Timur. Selain itu, peristiwa serupa juga terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

"Karena beberapa petahana yang berpotensi maju lagi, dalam bansos itu memang mengikutsertakan gambar mereka," ujar dia.

Meski belum bisa melakukan tindakan karena belum ada pasangan calon, tetapi ia menegaskan cara itu tak beretika.

"Tapi kalau kita lihat dari etika, sangat tak beretika. Masa program pemerintah dimanfaatkan untuk politisasi. Harusnya kan tak perlu pakai foto kepala daerah, cukup lambang pemda saja," kata dia.

Berikut beberapa kasus dugaan politisasi bansos di daerah:

Foto Bupati Klaten Sri Mulyani yang ditempelkan pada botol hand sanitizer bantuan pemerintah sempat menghebohkan masyarakat.

Selain karena dugaan kampanye, warganet juga mengungkap bahwa hand sanitizer itu sebetulnya adalah bantuan dari Kementerian Sosial.

Sri Mulyani mengklarifikasi bahwa ada kekeliruan dalam penempelan stiker pada hand sanitizer.

Menurut dia, bantuan Kemensos hanya 1.000 botol, sedangkan pengadaan pemda ada puluhan ribu botol.

"Di lapangan mungkin ditempelin semua. Kejadiannya seperti itu," terang dia.

Ia menilai bantuan hand sanitizer Kemensos sangat terbatas.

"Dari Kemensos itu terbatas sekali. Yang dari Kemensos sangat terbatas sekali. Tidak banyak. Justru yang banyak itu dari kami (Pemkab Klaten)," ungkapnya.

Sri Mulyani berdalih, sebagian hand sanitizer berstiker wajahnya dibagikan ke internal PDI-P, yakni untuk pengurus anak cabang PDI-P di 26 kecamatan.

"Ada beberapa (yang dibagikan), karena itu hanya 26 kecamatan saja. Untuk PAC," tandas dia.

Beras bergambar Bupati Ogan Ilir

Beras bergambar Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji juga menjadi heboh setelah fotonya beredar luas di Facebook.

Hal tersebut ramai diperbincangkan karena Ilyas Panji akan maju kembali dalam pilkada.

Namun, Kepala Dinas Sosial Ogan Ilir Irawan Sulaiman membantah adanya politisasi dalam penyaluran bantuan.

“Tidak ada urusan kepentingan politik dalam kemasan yang memasang wajah bupati, sebab memang saat ini Bapak Ilyas Panji Alam sedang menjabat bupati. Lagi pula pelaksanaan pilkada kan diundur," katanya.

Selain beras, memang ada juga penganggaran untuk stiker bergambar bupati berisi imbauan pencegahan Covid-19.

"Anggarannya Rp 1.000 per buah (per stiker),” jelas Irawan.

Menurut data Dinas Sosial Ogan Ilir, target masyarakat yang menerima bantuan ialah seluruh masyarakat Ogan Ilir yang berjumlah 122.516 kepala keluarga (KK).

Bantuan yang diberikan berupa paket sembako yang berisi beras 10 kilogram, 6 kaleng sarden, 1 bungkus kecap, dan 10 bungkus mi.

Sedangkan dana untuk paket sembako itu didapat dari BTT APBD Ogan Ilir dan distribusinya dimulai pada Jumat (1/5/2020).

Sumber: Kompas.com (Penulis : Amriza Nursatria, Labib Zamani, Ihsanuddin | Editor:Teuku Muhammad Valdy Arief, Aprillia Ika, Diamanty Meiliana)

https://regional.kompas.com/read/2020/05/04/08000041/dugaan-politisasi-bansos-di-tengah-pandemi-corona-dari-hand-sanitizer-hingga

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke