DPRD Kaltim Sayangkan Tak Ada Tokoh Lokal Jadi Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota

Andi meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan hal tersebut mengingat letak ibu kota negara berada di Kaltim.

"Sebagai warga Kaltim, kami di DPRD menyayangkan kenapa tidak ada nama tokoh asal Kaltim," ungkap dia saat ditemui Kompas.com di Hotel Haris, Samarinda, Kamis (5/2/2020).

Diketahui, Presiden Joko Widodo menyebut empat nama sebagai calon kepala badan otorita ibu kota negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini jadi Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana.

Menurut Andi Harun, Presiden penting memasukan tokoh Kaltim masuk dalam struktur badan otorita ibu kota negara karena pertimbangan lokasi dan pendekatan sosial.

Tokoh Kaltim akan lebih mudah berinteraksi dengan penduduk lokal yang ada di sekitar ibu kota negara dalam urusan tertentu.

Selain itu, keterlibatan tokoh Kaltim juga mengamankan kepentingan daerah dan bisa memberi manfaat. Karena, ibu kota negara harus punya dampak positif bagi Kaltim.

Pembangunan ibu kota negara harus sejalan dengan wilayah penyangga, sehingga tidak timpang. Jangan sampai Kaltim hanya menerima euforia saja.

Apalagi pemindahan ibu kota negara akan membawa dampak perpindahan penduduk dalam jumlah besar.

"Bayangkan jutaan orang akan migrasi kesini. Infrastruktur pendukung di wilayah penyangga harus memadai. Kalau tidak, akan sangat sesak. Itu baru dari sisi pendudukan, belum lagi persoalan lain seperti ketersediaan pangan dan aspek sosial lainnya," terang Ketua DPD Gerindra Kaltim ini.

"Jika tokoh Kaltim masuk dalam tataran itu, maka akan melihat dan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Misalnya infrastruktur, ekonomi, sektor industri, masalah sosial dan lainnya. Ini harus punya dampak positif," sambung dia.

Pada prinsipnya, lanjut dia, pembangunan ibu kota negara harus beriringan dengan pembangunan wilayah sekitar.

Semua kota penyangga harus terhubung dengan baik. Akses harus memadai agar tak menyisakan masalah baru dari ibu kota negara.

"Intinya Kaltim harus tumbuh bersamaan dengan ibu kota negara" tegas Andi.

Karena itu, Andi Harun meminta agar Gubernur Kaltim, para bupati dan wali kota, tokoh masyarakat dan DPRD di Kaltim memperjuangkan usulan tokoh Kaltim masuk dalam daftar calon kepala badan otorita ibu kota negara.

"Kita harus pro aktif memberi usulan kepada Bapak Presiden bahwa Kaltim memiliki banyak tokoh yang potensial, punya leadership yang baik, figur yang mengenal daerah ini dengan baik," terang Andi.

Dia optimistis Presiden akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Kaltim.

Sebelumnya, Jokowi menunjuk dua kabupaten di Kaltim jadi ibu kota negara, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.