Pemerintah Pusat Biayai 3 Proyek Infrastruktur di Kaltim, Termasuk Jembatan ke Ibu Kota Baru

Sebelumnya Pemprov Kaltim mengusulkan 10 proyek ke nasional agar dimasukkan dalam proyek strategis nasional, tapi hanya tiga yang diakomodasi.

Ketiganya adalah pembangunan Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang baru saja ditetapkan sebagai ibu kota negara, pembangunan infrastruktur jalan wilayah perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu, dan jalan layang (tol) Samarinda-Bontang.

Jembatan Pulau Balang diestimasi memakan biaya Rp 6,5 triliun untuk pengerjaan lanjutan.

Saat ini jembatan yang menghubungkan Balikpapan dan PPU ini sudah terbangun sepanjang 4,4 kilometer.

Jembatan tersebut sepanjang 40 kilometer melewati daerah Riko-Pantai Lango-Pulau Balang-Tempadung hingga ke kilometer 13 Balikpapan. Kontruksi menggunakan pile slab sepanjang 5,35 kilometer.

Kemudian, pengembangan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Mahakam Ulu dengan estimasi dana Rp 3,67 triliun tahap awal sepanjang 383,55 kilometer menghubungkan daerah Tering - Ujoh Bilang - Long Pahanga - Long Apari. Bahkan, sejak 2013 sudah terlaksana pembangunan hanya baru sebagian.

Berikutnya, rencana pembangunan jalan tol Samarinda-Bontang estimasi dana Rp12,3 triliun. Jalan layang ini terbagi empat seksi dengan panjang 94 kilometer.

Masing-masing seksi I dari Kecamatan Palaran ke Bandara APT Pranoto sepanjang 23,50 kilometer, seksi II APT Pranoto ke Sambera, Muara Badak sepanjang 24,00 kilometer, seksi III dari Sambera Muara Badak ke Marangkayu sepanjang 22,50 kilometer dan seksi IV dari Marangkayu menuju Bontang sepanjang 24,00 kilometer.

"Itu semua yang diinginkan pusat untuk proyek strategis 2020- 2024," ungkap Isran melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (4/3/2020).

Meski demikian, Isran berharap proyek besar lainnya yang diusulkan seperti pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau Balikpapan, Bendungan Telake Longkali di Kabupaten Paser dan Bendungan Marangkayu diterima menjadi prioritas pemerintah pusat.

Diketahui, tiga proyek tersebut disampaikan dalam rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 oleh Kementerian PPN/Bappenas dan para gubernur seluruh Indonesia dalam rangka pelaksanaan proyek utama RPJMN 2020-2024.

Rapat tersebut dipimpin Menteri Bappenas/PPN RI Suharso Monoarfa di Kantor Bappenas Jakarta, Selasa (3/3/2020) lalu.