Soal Sulut Masuk Provinsi Rawan Pilkada, Kabid Humas: Saya Tak Berhak Komentari Itu

MANADO, KOMPAS.com - Berdasarkan data Divisi Humas Polri, Sulawesi Utara, termasuk salah satu provinsi dengan karawanan dalam pelaksaaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Jules Abbast mengatakan, kurang tepat kalau menanyakan hal itu ke Polda Sulut.

"Karena kalau mengomentari itu harus bicara data. Saya kan tidak pegang data itu. Apalagi itu data dari Divisi Humas Polri. Harusnya kan tanya ke Divisi Humas. Saya tidak berhak mengomentari itu," kata Jules saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (1/2/2020).

Saat ditanyakan soal kerawanan pilkada, dia berdalih sedang fokus membatu perbaikan di lokasi peristiwa perusakan di Minahasa Utara.

"Saya memang tidak kosentrasi di situ," ujar Jules.

Dikatakan Jules, data kerawanan pilkada dari Divisi Humas Polri, sudah ada kajian tersendiri.

"Apakah survei-survei atau data-data yang dikirim dari Polda-Polda. Intinya, bukan hak saya menepis ini," ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait antisipasi kerawanan pilkada di Sulawesi Utara.

Diberitakan sebelumnya, Polri menggelar Operasi Mantap Praja 2020 dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2020.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan, sebanyak 200.000 personel diturunkan untuk mengamankan pilkada.

"Saat ini sudah disusun kekuatan oleh Polri, kurang lebih 200.000 personel yang akan mengamankan di 270 wilayah tersebut yang menyelenggarakan pilkada," kata Asep.

Asep Adi Saputra mengatakan, setiap wilayah akan menyelenggarakan operasi tersebut. Namun, penyelenggaraan operasi tersebut tetap dalam asistensi Mabes Polri.

"Artinya seluruh wilayah menyelenggarakan kegiatan operasi ini, tetap dalam asistensi Mabes Polri, dalam hal ini Asisten Operasi Kapolri," ujar Asep.

Polri pun sudah memetakan sejumlah daerah yang dinilai rawan dalam pelaksanaan pilkada.

Berdasarkan data Polri, sembilan provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi yaitu, Sulawesi Tengah (55,72) dan Sulawesi Utara (38,09).

Kemudian, Kalimantan Selatan (37,12), Kepulauan Riau (34,58), Sumatera Barat (27,57), Bengkulu (25,06), Kalimantan Utara (22,14), Jambi (21,81) dan Kalimantan Tengah (10,44).

Pilkada kota dengan tingkat kerawanan tertinggi berada pada tiga daerah. Ketiganya terdiri dari Tomohon (38,09), Bitung (37,12), dan Tangerang Selatan (34,58).

Sementara itu, di tingkat kabupaten, Polri mencatat terdapat tujuh daerah paling rawan.

Tujuh daerah yang dimaksud, yakni Nabire (80,37), Timor Tengah Utara (79,85), Keerom (78,52), Manggarai Barat (75,57), Sumba Barat (72,08), Tojo Una-Una (70,00), dan Musi Rawas Utara (67,28).