Istri Gubernur Akui Angka Stunting di Maluku Tinggi, Ini Penyebabnya

Bahkan, menurut Duta Parenting Provinsi Maluku itu, angka stunting di Maluku adalah yang tertinggi kedua di Indonesia setelah Nusa Tenggara Timur.

Hal itu diungkapkan Widya saat menyampaikan testimoni dalam acara puncak peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-60 yang berlangsung di Lapangan Upacara Kementerian Kesehatan RI, Maluku, Selasa (28/1/2019).

“Kondisi ini menjadikan Maluku termasuk daerah rawan dengan tingkat stunting yang tinggi, setelah Nusa Tenggara Timur,” kata Widya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

Menurut Widya yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku ini, tingginya angka kemiskinan merupakan akar permasalahan kesehatan dan gizi di Maluku.

Menurut dia, hal itu termasuk penyebab tingginya kasus stunting di Maluku.

Saat turun ke daerah, Widya mengaku menemukan banyak tempat tinggal yang tidak sehat.

Kemudian, menemukan masalah perilaku, kesadaran dan inisiatif hidup sehat yang rendah.

Selain itu, akses terhadap pelayanan kesehatan yang masih rendah.

Menurut Widya, secara geografis wilayah Maluku adalah kepulauan, terdiri dari 1.340 pulau-pulau dengan luas wilayah 712.480 kilometer persegi, di mana luas laut 92,4 persen dan hanya 7,6 persen daratan.

"Kondisi ini juga membuat APBD Maluku sangat kecil yakni Rp 3,2 triliun, karena formula perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) hanya mempertimbangkan luas daratan. Ini membuat kondisi agak memprihatinkan," kata Widya.

Meski demikian, Widya mengajak langsung masyarakat di berbagai pelosok Maluku menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Selama 2019, dia sudah turun ke tiga kabupaten yang menjadi lokasi kasus stunting yakni di desa Kawa di Kabupaten Seram Bagian Barat, desa Wakua di Kepulauan Aru, serta desa Piliana dan Mosso di Maluku Tengah.

Setelah melihat langsung kondisi masyarakat, menurut Widya, kasus stunting di Maluku masih bisa dicegah, karena daerah Maluku cukup subur dan kekayaan lautnya berlimpah, sehingga kebutuhan protein cukup tersedia.

Kebutuhan akan protein bersumber dari ikan-ikan, atau dari umbi-umbian yang mudah ditemukan oleh masyarakat.

Kelemahan lain yang membuat kasus stunting cukup tinggi di Maluku, menurut Widya, karena koordinasi lintas sektor sebelumnya sangat lemah.

Untuk itu, Widya mengajak para pimpinan perangkat daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk melihat secara langsung permasalahan di masyarakat dan bersama-sama mencari solusinya.

Untuk akselerasi dan mendorong percepatan penurunan angka stunting, Widya juga melibatkan peran serta Ketua Tim Penggerak PKK di tingkat Kabupaten dan Kota, dengan mengukuhkan 11 Ketua Tim Penggerak PKK sebagai Bunda Parenting di daerahnya masing-masing.

Saat ini telah ditandatangani komitmen bersama Gubernur dan seluruh Bupati dan Wali Kota di Provinsi Maluku untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan dan stunting.

Rencananya, Widya akan mengunjungi tiga kabupaten lain yang juga tinggi kasus stuntingnya, yakni Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, dan Maluku Barat Daya.