Kadisbudpar Sumut: 7 Kali Festival Danau Toba, Sulit Ukur Keberhasilannya...

Ria yang baru menjabat per 9 Agustus 2019 ini dinilai tidak becus melaksanakan tugasnya. 

Saat ditemui, Ria sendiri tak menampik soal banyak hal yang harus dievaluasi dalam FDT. 

Mantan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumut ini menjelaskan bahwa FDT untuk putaran pertama telah terlaksana di tujuh kabupaten se-kawasan Danau Toba secara bergantian. 

Menurut dia, ada sejumlah evaluasi untuk pelaksanaan Festival Danau Toba. 

Evaluasi penyelenggaraan Festival Danau Toba

Antara lain, jadwal pelaksanaan yang tidak tetap menyulitkan agen perjalanan wisata mempromosikannya ke dalam paket mereka.

Kemudian, penentuan waktu pelaksanaan tidak di masa liburan sehingga jumlah pengunjung tidak seperti diharapkan.

Penentuan tuan rumah FDT dinilai belum mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas dan amenitas seperti ketersediaan hotel yang mendukung. 

Publikasi terkendala anggaran yang sedikit padahal wisatawan mancanegara perlu diinformasikan.

Begitu juga dengan perhatian pemerintah kabupaten se-kawasan yang membutuhkan penambahan anggaran, serta minimnya jenis dan jumlah perlombaan olahraga air.

“Setelah tujuh kali pelaksanaan FDT, sulit untuk mengukur keberhasilannya, baik dari target kunjungan wisatawan mancanegara dan pemanfaatan FDT untuk ekonomi masyarakat setempat,” kata Ria melalui keterangan tertulil, yang diberikan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Sumut Hendra Dermawan Siregar kepada Kompas.com di kantor gubernur, Senin (13/1/2020).

FDT diusulkan dilaksanakan 2 tahun sekali

Ria berkata, pihaknya berencana memperbaiki konsep FDT, termasuk mempertimbangkan pelaksanaan FDT 2020 karena ada momentum perayaan hari besar agama Islam dan Pilkada serentak pada Juni dan Juli mendatang.

Meskipun pertengahan tahun merupakan waktu yang cukup baik karena masa liburan.

Berdasarkan diskusi dengan Badan Pengelola Otoritas Danau Toba (BPODT), disarankan FDT berlangsung dua tahun sekali untuk peningkatan kualitas.

"Pelaksanaan FDT periode kedua bukan ditiadakan, anggarannya masih tertampung di DPA Disbudpar Sumut Tahun Anggaran 2020. Namun perlu diperbaiki mekanisme penyelenggaraan, penjadwalan, tanggal, penetapan lokasi, serta sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat," katanya.

Semua rencana kegiatan terkait Festival Danau Toba masih didiskusikan dengan tujuh kabupaten dan kota se-kawasan Danau Toba, BPODT, dan Pemerintah Provinsi Sumut. 

"Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan pembahasan, menerima arahan-arahan dari gubernur Sumut dan wakilnya,” ujar Ria.