DPW PAN Papua Minta Kadernya di DPR Tolak Rencana Pemekaran Wilayah

Beberapa tokoh mendukung rencana tersebut.

Namun, tidak sedikit yang juga menolak. Salah satunya adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Papua Abock Busup.

Bahkan, melalui jalur partai, ia telah meminta perwakilan PAN di Komisi II DPR RI untuk menolak rencana tersebut.

"Secara politik, PAN akan meminta di Komisi II tidak mendukung tentang pemekaran provinsi. Benahi dulu provinsi induk yang ada," ujar Abock di Jayapura, Selasa (7/1/2020).

Abock mengatakan, pemekaran provinsi bukan solusi yang tepat untuk mempercepat pembangunan di Papua.

Menurut dia, hal tersebut justru akan semakin membebani keuangan negara, karena dengan anggaran yang diberikan ke Papua saat ini, tidak cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur di wilayah terisolir.

"PAN di Provinsi Papua, kami tidak mendukung pemekaran Papua, baik Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua apapun tidak usah, yang ada kita benahi dulu," kata dia.

Menurut Abock, saat ini ada pembangunan infrastrukturnya yang belum jalan.

Kemudian, dana otonomi khusus (Otsus) sudah berkurang.

"Lalu anggaran dari pusat itu tidak pernah naik. Lalu anggaran dari mana untuk buat pemekaran provinsi," kata Abock.

Isu pemekaran, menurut Abock, hanya dimunculkan oleh oknum tertentu yang ingin memperoleh kekuasaan dengan proses yang singkat.

Menurut Abock yang juga menjabat sebagai Bupati Yahukimo, masyarakat tidak pernah meminta adanya pemekaran provinsi.

"Kalau ada yang bilang ini untuk kepentingan rakyat, rakyat yang mana? Satu provinsi saja tidak diatur dengan baik, kita tidak buka isolasi," kata dia.

Sebelumnya, penolakan rencana pemekaran di Papua telah dilontarkan oleh Ketua MRP Timotius Murib, Mantan Ketua DPR Papua (2014-2019) Yunus Wonda, dan beberapa tokoh lainnya.

Sedangkan, beberapa tokoh mendukung rencana pemekaran. 

Misalnya, Bupati Pegunungan Bintang Constan Otemka, Sekda Lanny Jaya Christian Sohilait, Bupati Merauke Frederikus Gebze, dan beberapa lainnya.