Cerita Desa Fiktif, dari Ditinggal Warga hingga Dimiliki Perusahaan Tambang

Tidak ada warganya, namun tetap terdistribusi dana desa dari negara.

Menurut Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Zulkifli, desa itu awalnya masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Setelah ada pemekaran, Desa Wonorejo masuk ke Kabupaten Balangan.

"Dulu, (Desa Wonorejo) adalah daerah transmigrasi. Sudah ada sebelum pemekaran Kabupaten HSU dan Balangan. Sebelum kosong itu, terakhir penduduknya hanya 8 KK (Kepala Keluarga)," ujar Zulkifli saat dihubungi, Sabtu (9/11/2019).

Warga desa, tepatnya dua tahun lalu, memilih pindah ke desa lain yang lebih ramai dan menjual lahan mereka ke perusahaan tambang.

Hingga saat ini, wilayah yang dulunya bernama Desa Wonorejo pun masih milik perusahaan tambang.

Zulkifli melanjutkan, saat penghuni desa memutuskan menjual lahan yang ditempatinya, perusahaan langsung melakukan tukar guling terhadap seluruh aset desa.

Setelah dilakukan tukar guling aset desa, pemerintah Kabupaten Balangan kemudian menggabungkan warga Desa Wonorejo dengan desa terdekat.

"Setelah dinyatakan kosong, semua aset desa langsung ditukar guling oleh perusahaan, setelah itu warga Desa Wonorejo digabungkan dengan desa terdekat," tambah Zulkifli.

Zulkifli sendiri mengaku tidak mengetahui persisnya berapa jumlah warga desa pada awalnya.

Sebelumnya diberitakan, ditemukan sebuah desa di Kalsel yang menerima dana desa. Desa tersebut bernama Desa Wonorejo yang terletak di Kabupaten Balangan.

Desa Wonorejo diketahui sudah dua tahun terakhir menerima aliran dana desa dari pemerintah pusat.

Namun, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Kalsel Zulkifli, Dana desa itu tidak dicairkan atau digunakan.

Dana tersebut justru dikembalikan ke pemerintah pusat sehingga tidak ada unsur korupsi di dalamnya.

"Jadi memang selama dua tahun desa itu menerima dana desa. Tapi oleh Pemerintah Kabupaten Balangan tidak dicairkan, tetapi dikembalikan ke pusat," terang Zulkifli.

Di Kalsel sendiri, terdapat 1.784 desa yang akan menerima dana desa pada tahun 2020.

Pemerintah pusat sudah menaikkan anggaran dana desa untuk Kalsel sebesar Rp 1,5 triliun.

Dana tersebut akan dibagikan sebesar Rp 800 juta hingga Rp 900 juta per desa.