Jokowi Minta Kampus Unidar Ambon Siapkan Berkas Jadi Universitas Negeri

Permintaan itu disampaikan Jokowi saat menjawab permintaan salah seorang dosen kampus tersebut saat berdialog dengan Jokowi di lokasi pengungsian Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (29/10/2019).

Saat dialog itu dosen tersbut meminta kepada Jokowi agar kampus suasta tersebut dapat beralih status mejadi universitas negeri.

“Kalau mau negerikan (kampus) tolong siapkan berkas-berkasnya pak kalau ada,” kata Jokowi saat menjawab permintaan dosen tersebut.

Jokowi berjanji jika berkas-berkas yang diminta telah terpenuhi dan diserahkan maka pemerintah akan segera menindaklanjuti agar kampus yang kini dijadikan lokasi pengungsian ribuan warga itu bisa menjadi universitas negeri.

“Tapi ini belum tentu  dikabulkan ya tapi saya minta berkas-berkasnya insya Allah nanti ditindaklanjuti,” kata Jokowi samba tersenyum lalu disambut tawa para pengungsi.

Selain meminta peralihan status kampus, kepada presiden dosen tersebut juga mengeluhkan kerusakan yang terjadi pada masjid di kampus itu, tapi saat pendataan oleh instansi terkait ternyata kerusakan masjid itu tidak tercatat.

Padahal kata dosen tersebut, saat ini masjid itu tidak lagi bisa digunakan karena mengalami keretakan parah.

Saat mendengar curhatan dari dosen tersebut, Jokowi langsung meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Basuki Hadimuljono untuk mencatat keluhan warga tersebut agar segera diperhatikan.

“Yang urusan masjid nanti urusan menteri PUPR langsung dicatat di tangan, nanti langsung di cek di lapangan,” kata Jokowi.

Adapun dalam kunjungan ke lokasi pengungsian di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Presiden Jokowi ikut didampingi, Ibu Negara, Iriana Joko Widodo. 

Juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ikut dalam kunungan itu juga Kepala Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Gubernur Maluku, Murad Ismail, Bupati Maluku Tengah, dan para pejabat daerah lainnya.