Gubernur Viktor Laiskodat Diminta Fokus Atasi Perdagangan Manusia, Tak Hanya Pernyataan Kontroversial

"Mengenai persoalan perdagangan orang. Kita menyangsikan kebijakan pemerintah NTT yang inkonsisten. Satu sisi hendak menindak tegas pelaku perdagangan orang, tetapi hingga kini tidak ada kejelasan penanganannya," ujar Relawan Jaringan Solidaritas Anti Perdagangan Orang NTT dan Peneliti di IRGSC, Ardy Milik, kepada Kompas.com, Jumat (25/10/2019).

Hal itu disampaikan Ardy, menyusul sejumlah pernyataan kontroversi yang disampaikan Viktor dalam berbagai kesempatan.

Menurut Ardy, ada beberapa masalah krusial yang menghantui NTT yang merupakan warisan dari kepemimpinan sebelumnya.

Masalah tersebut yakni tingkat ketiga terkorup, pendidikan terendah, provinsi termiskin, provinsi darurat perdagangan orang, angka kematian ibu, dan anak yang tinggi dan krisis air. 

Menurut Ardy, Viktor harus menentukan strategi yang tepat dalam menanggulangi masalah itu selama periode kepemimpinannya.

Namun, Ardy menyebut masalah itu tidak akan bisa selesai begitu saja. Ia berharap pemerintah fokus pengatasan yang melibatkan para pihak lintas sektoral, tidak sebatas hanya mendengar tim ahli, tapi tidak ada kebijkan berarti.

Semisal, nasib moratorium tambang dan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia asal NTT hingga kini tidak ada kejelasan.

Ardy mengatakan, jumlah korban perdagangan manusia makin tinggi, akibat migrasi non prosedural berpuluh tahun lampau.

Sebanyak 96 pekerja migrasi Indonesia meninggal di luar negeri sepanjang tahun 2012-201.

Pihaknya mencatat sedikitnya 2.000 kasus perdagangan orang. Anehna, ada rencana mengirim 1.000 orang untuk menjadi pekerja di kebun kelapa sawit di Malaysia.

"Ada apa di balik ini? Kita mencurigai adanya kepentingan inventasi plus eksploitasi manusia yang dikirim dan okupasi lahan lahan strategis yang ditinggalkan," ujar Ardy.

"Sementara kita tahu bahwa ada 95.751 pekerja migran Indonesia (Migrant Care 2016-2017) di Malaysia, kemungkinan korban asal NTT di Malaysia akan berdatangan sampai 40 tahun ke depan," sambungnya.

Ardy menjelaskan, pada usia satu tahun kepemimpinan Gubernur Viktor dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi, masyarakat sipil berharap visi dan misi harus dijalankan tidak sebatas jargon tegas dan pernyataan kontroversial.

Pernyataan kontroversi oleh Gubernur NTT, seolah olah hendak menyelesaikan semua, tapi hanya selesai dalam citra yang tegas tidak menyentuh akar soal.

Karena itu, pemerintah NTT harus melibatkan para pihak lintas sektor dan mengakomodir kajian yang sering dihelat akbar di hotel berbintang.

Kebijakan yang mampu menanggulangi kemiskinan, korupsi, perdagangan orang, krisis air dan stunting yang tinggi di NTT.