Lokalisasi Sunan Kuning Resmi Ditutup Pemkot Semarang 18 Oktober 2019

SEMARANG, KOMPAS.com - Lokalisasi Sunan Kuning atau Resosialisasi Argorejo akan dipastikan ditutup oleh Pemerintah Kota Semarang pada 18 Oktober 2019 mendatang.

Pemkot Semarang juga telah menyiapkan fasilitas transportasi bagi pekerja yang akan pulang ke daerah asalnya.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan, tanggal 10-15 Oktober 2019 proses pemberian tali asih dari APBD Kota Semarang kepada wanita pekerja seks (WPS) melalui Bank Jateng.

"Nanti masing-masing akan ditransfer lewat Bank Jateng sebesar Rp 5 juta," ujar Fajar, Rabu (9/10/2019).

Kemudian, lanjut Fajar, pada tanggal 18-21 Oktober akan dilakukan penutupan. Namun, tanggal 22 Oktober 2019 akan dibuka lagi, tapi tidak sebagai lokalisasi.

Fajar menegaskan, setelah penutupan Sunan Kuning, tidak ada kegiatan lokalisasi seperti sebelumnya.

Namun, Pemkot Semarang masih memperbolehkan usaha karokean beroperasi sementara waktu.

"Karaoke tetap buka, sementara diizinkan. Kami tidak bisa langsung tebas semuanya, semua langsung ditutup, tetap harus ada prosesnya," ujar Fajar.

Selain tali asih, Pemkot juga menyediakan fasilitas bus gratis yang akan mengantar para penghuni Sunan Kuning ke daerahnya masing-masing.

"Pekerja kami persilahkan pulang ke daerah asalnya masing-masing hingga tanggal 21 Oktober 2019. Kami siapkan bus, tapi kalau mau pulang sendiri silahkan," kata dia. 

Sementara itu, Pengelola Resosialisasi Argorejo, Suwandi mengaku kecewa atas jumlah tali asih yang bakal diterima anak asuhnya.

"Tidak sesuai dengan perjanjian awal, dulu katanya mau dikasih Rp 10,5 juta, lha ini malah cuma Rp 5 juta saja," keluh dia.

Sebelumnya, ratusan WPS di janjikan bakal diberikan tali asih sebesar Rp 10,5 juta per orang, yang dananya berasal dari Kementrian Sosial dan Pemkot Semarang.

Namun, pada akhirnya hanya dana dari Pemkot Semarang yang bisa dicairkan.

Ia menilai, pemberian tali asih sebesar Rp 5 juta per orang, tidak memanusiakan para anak asuhnya.

"Menurut saya, jumlah Rp 5 juta itu masih sangat kurang, dan terkesan tidak memanusiakan manusia karena dipaksa menerima. Tapi, untungnya anak-anak ngerti kalau memang anggarannya terbatas," pungkas dia.