Cerita di Balik Ibu Jabat Wali Kota, Anak Ketua DPRD, Bantah Dinasti Politik hingga Ingin Lepas Bayang-bayang Orangtua

KOMPAS.com - Wali Kota Bontang Kalimantan Timur Neni Moerniaeni memastikan akan menjalankan tugas secara profesional meskipun Ketua DPRD Bontang dijabat oleh anaknya sendiri yakni Andi Faisal Sofyan Hasdam (34).

Diketahui, anak kedua Neni, Andi Faisal Sofyan Hasdam dilantik sebagai ketua DPRD Bontang, Jumat (4/10/2019), ibu dan anak tersebut adalah kader dari Partai Golkar.

Setelah Andi Faisal dilantik menjadi ketua DPRD Bontang, Neni membantah, anaknya memimpin DPRD Bontang sebagai bagian dari dinasti politik.

Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Kalimantan Timur (Kaltim) Abdul Kadir tak ambil pusing jika dua kadernya yang duduk sebagai wali kota dan ketua DPRD di Kota Bontang, yang merupakan ibu dan anak, disebut sebagai dinasti politik.

Berikut ini cerita ibu jabat Wali Kota Bontang, anak ketua DPRD:

Setelah anaknya Andi Faisal Sofyan Hasdam dilantik menjadi ketua DPRD Kota Bontang, dengan suara terbanyak 4.640 suara, Neni membantah sebagai bagian dari dinasti politik.

"Tidak ada yang dinasti politik. Kalau dinasti itu kerajaan. Anak saya kan dipilih oleh masyarakat. Lain kalau penunjukan langsung atau saya yang SK-kan," sebut Neni, saat dikonfirmasi, Sabtu (5/10/2019).

"Kita harus pisahkan. Dinasti itu seperti Ratu Elisabeth dan pengeran Charles di Inggris. Itu baru dinasti," smabungnya.

Neni menegaskan, fenomena hubungan keluarga duduk dijabatan publik bukan hal baru dan tidak hanya di Kota Bontang.

Misalnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur juga di beberapa daerah lain.

Di daerah-daerah itu, ada suami istri dan anak duduk sebagai kepala daerah dan ketua DPRD.

"Di Bontang kebetulan saya wali kota. Anak saya ketua DPRD Bontang. Enggak masalah," kata dia.

Fenomena itu lahir dari hasil proses demokrasi. Masyarakat memilih secara langsung baik kepala daerah maupun perwakilan di DPRD.

Neni mengatakan, meskipun anaknya menjabat sebagai ketua DPRD Kota Bontang, ia memastikan akan menjalankan tugas secara profesional.

Neni mengatakan, pengambilan keputusan di DPRD bersifat kolektif kolegial sehingga meminimalisir potensi konflik kepentingan di antara mereka ketika mengemban jabatan masing-masing.

"Jadi enggak intervensi apapun," ungkap dia saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (5/10/2019).

Saat dikonfirmasi Kompas.com, Andi Faisal mengatakan, keinginan menjadi ketua DPRD Kota Bontang bukan datang dari dirinya, tetapi dorongan masyarakat.

"Saya tidak ada niat mau maju jadi ketua DPRD. Cuma masyarakat selalu datang minta saya," katanya, Jumat (4/10/2019).

Andi membantah ada konflik kepentingan dirinya dengan sang ibu yang menjabat sebagai wali kota Bontang.

"DPRD itu sifatnya kolektif kolegial. Semua keputusan diambil bersama, bukan orang perorang," jelasnya.

Selain itu, Andi juga membantah keberhasilannya sebagai anggota DPRD hingga terpilih sebagai ketua karena posisi ibunya sebagai wali kota.

"Saya ingin dilepas dari bayang-bayang ibu atau ayah saya. Saya sering turun ke masyarakat. Saya turun sosialisasi, tidak ada bayang-bayang ortu," tegas Andi.

Untuk itu, ia tak ingin hak politiknya dikebiri saat jadi ketua DPRD Bontang karena menurutnya itu tidak fair.

"Namanya politik. Kalau ada yang tidak suka, selalu goreng-goreng," katanya.

Sekretaris DPD Golkar Kaltim Abdul Kadir, Kalimantan Timur (Kaltim) tak ambil pusing jika dua kadernya yang duduk sebagai wali kota dan ketua DPRD di Kota Bontang, yang merupakan ibu dan anak, disebut sebagai dinasti politik.

"Enggak ada masalah sebenarnya. Secara politik itu dua posisi yang berbeda. Soal wali kota dan ketua DPRD adalah hubungan keluarga ibu dan anak, ya memang begitu jalan kehidupan, takdirnya begitu," ungkapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (5/10/2019).

Kadir mengatakan, keputusan DPP Golkar menunjukan Andi Faisal berdasarkan pertimbangan matang, tidak berdasarkan garis keturunan atau jabatan ibunya sebagai wali kota.

"Ya kami enggak tahu pertimbangan apa. Kami di provinsi hanya menjalankan perintah DPP," kata dia.

Sumber: KOMPAS.com (Zakarias Demon Daton)