Korban Gempa Maluku Keluhkan Penyaluran Bantuan yang Tak Merata, Ada yang Sampai Berkelahi

Bahkan, sampai saat ini masih ada pengungsi yang sama sekali belum mendapat bantuan yang disalurkan pemerintah maupun relawan.

Padahal mereka sudah berada di hutan sejak gempa berkekuatan 6,8 magnitudo mengguncang wilayah tersebut.

“Bantuan untuk pengungsi di sini tidak merata, ada yang dapat banyak dan ada yang  sedikit,” kata La Sididi, salah satu pengungsi asal Desa Kairatu kepada Kompas.com, Jumat (4/10/2019).

Umumnya para pengungsi yang belum mendapatkan bantuan itu berada di hutan dan gunung.

“Ada pengungsi yang belum mendapat bantuan. Kalau kita sudah dapat tapi hanya beras 5 kg dan sarimi itu saja,” ujar dia.

Pengungsi asal Desa Kairatu lainnya, Abu mengatakan, sejauh ini dia dan keluarganya baru mendapat bantuan beras 5 kg dan juga mi instan.

Sejumlah pengungsi ada yang mendapat tikar, selimut, dan juga kebutuhan lainnya. Namun, sebagian pengungsi tidak mendapatkan itu.

”Yang kita heran itu mengapa bisa begitu, ada yang dapat lebih dan ada yang hanya mendapat sedikit,” ujar dia.

Abu menyampaikan, penyaluran bantuan yang tidak merata bahkan menyebabkan terjadinya keributan antar pengungsi di desa itu. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Mansyur Tuharea mengatakan, penyaluran bantuan tanggap darurat kepada pengungsi di wilayah itu telah dilakukan dengan maksimal.

“Kita sudah turunkan petugas ke lapangan, dan bantuan sudah disalurkan ke semua titik pengungsian jadi sudah maksimal,” ujar Mansyur saat dihubungi secara terpisah.

Sebelumnya diberitakan, gempa 6,8 magnitudo mengguncang Pulau Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat pada Kamis (26/9/2019) sekira pukul 08.46 WIT.

Adapun lokasi gempa berada pada titik koordinat 3.38 Lintang Selatan,128.43 Bujur Timur atau berjarak 40 km timur laut Ambon-Maluku dan 9 km Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan kedalaman 10 Km.

Gempa itu menyebabkan 38 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka.

Gempa juga menyebabkan rumah warga, sekolah, rumah ibadah, perkantoran dan fasilitas publik lainnya rusak.