Pelajar SMA dan SMK di Samarinda Ikut Demo di Kantor DPRD Kaltim

Sebagian besar siswa masih mengenakan seragam abu-abu, putih, dan hitam.

Sambil memegang spanduk, para pelajar ini ikut bersorak menolak Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan DPR dan pemerintah.

Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap beberapa poin revisi KHUP dan beberapa tuntutan lain.

Achmad (17) yang mengaku sebagai juru bicara aliansi pelajar Samarinda (APS) mengatakan, sejak Rabu malam ia memobilisasi teman-teman seangkatan.

Mereka beberapa kali sempat bertemu dengan beberapa lembaga mahasiswa membahas sejumlah tuntutan dan aksi.

Achmad enggan menyebut nama sekolah. Ia tak ingin diketahui guru-gurunya ketika ia bersama teman-teman ikut demo mahasiswa hari ini.

"Kami juga ikut menolak UU KPK, RKUHP, tarik militer dari tanah Papua. Itu saja," kata dia di sela-sela aksi.

Menurut Achmad, saat ini beberapa sekolah tengah mengikuti ujian tengah semester (UTS) sehingga bisa pulang tengah hari.

"Rata-rata teman-teman habis UTS. Jadi langsung pulang. Kebetulan free jadi ikut demo," tutur Achmad.

Achmad enggan melepas helm.

Ia sibuk menyolidkan barisan teman seangkatan agar tak melakukan hal-hal yang memicu kericuhan.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, pagar tembok depan Gedung DPRD Kaltim dikelilingi kawat duri polisi.

Sebagian pelajar terlihat menarik-narik kawat sambil teriak-teriak.

"Kakak-kakak mahasiswa yang orasi. Kami yang eksekusi. Tolak, tolak, tolak UU KPK. Tolak sekarang juga," kata para siswa.

Sejumlah anggota DPRD Kaltim keluar menemui demonstran. Namun, mereka tak diberi ruang negosiasi.

"Kami menolak negosiasi. Kami datang menolak sejumlah rancangan UU yang melemahkan demokrasi," kata Aldo selaku juru bicara Aliansi Kaltim Bersatu.

Aldo mengatakan keterlibatan pelajar dalam aksi adalah hasil konsolidasi bersama.

Anggota DPRD Kaltim dari PPP Rusman Yakuq menyebut, semua tuntutan mahasiswa diterima.

Selanjutnya, DPRD Kaltim akan menyampaikan ke pemerintah pusat dan DPR.

"Kami akomodasi semua tuntutan. Kami akan sampaikan ke pusat," kata Rusman.