Ali-Lukman Setahun Pimpin Sultra, Akademisi Sebut Birokrasi Jadi Masalah

Namun, kinerja internal pemerintahan Ali-Lukman dinilai masih berada di level rendah.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Andi Awaluddin Ma’ruf mengatakan, secara internal organisasi birokrasi Ali- Lukman belum masuk kategori baik, karena masih banyak pejabat eselon II, termasuk sekretaris daerah (sekda) nya dijabat pelaksana tugas alias plt.

"Artinya satu tahun pemerintahan Pak Ali- Lukman di bidang pemerintahan belum tuntas melakukan konsolidasi internal. Ini bisa menjadi kebekuan birokrasi," ungkap Awaluddin saat dihubungi, Senin (9/9/2019) malam.

Sebab menurutnya, Plt tidak bisa menyusun konsep perencanaan secara matang karena jabatan mereka yang belum definitif. Ini menjadi kelemahan pemerintahan yang harus dipikirkan gubernur ke depannya.

Kemudian, lanjut Awaluddin, aspek kebijakan pasangan yang dijuluki AMAN ini dinilai ingkar dari visi saat kampanye politik.

Ini dilihat dari konsep pembangunanya saat ini dengan membangun beberapa proyek pencitraan (mercusuar).

Contohnya Pembangunan Rumah Sakit Jantung, Perpustakaan Internasional, Pengerjaan jalan Kendari- Toronipa dan juga keinginannya membangun kantor gubernur setinggi 17 lantai, sangat bertentangan dengan visinya yakni Sultra Emas.

"Hasilnya tidak akan memberikan dampak yang signifikan kepada kesejahteraan ekonomi masyarakat Sultra. Memang hampir sama corak pemimpin lalu, Pak Nur Alam juga dengan membangun Masjid Al Alam," ujarnya.

Belum lagi jika melihat aspirasi publik Sultra, baik di media massa maupun di media sosial soal infrastruktur jalan yang belum terintegrasi.

Jalan provinsi di beberapa kabupaten di Sultra masih banyak yang rusak parah. Perekonomian Sultra satu tahun pemerintahan AMAN juga dinilai belum punya greget, terutama di bidang ekonomi.

Publik menanti gagasan orisinil AMAN dan timnya untuk menavigasi perekonomian.

Dekan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBi) UMK, Syamsul Anam mengatakan, sumber pertumbuhan alamiah perekonomian Sultra dari sisi penawaran ditopang oleh pertanian dan pertambangan.

Sayangnya kita kurang mendengar narasi terkait bagamana pengelolaan kedua sektor ini untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

"Pemerintah baru saja merilis regulasi penghentian insentif ekspor bagi pemilik smelter. Ini akan menekan ekspor kita. Repotnya saat ini perekonomian Tiongkok mengalami perlambatan," ujarnya.

Sedangkan di sektor pertanian seperti palagan tak bertuan, nyaris tanpa arahan.

Syamsul menjelaskan, dari sisi permintaan, perekonomian Sultra ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Namun, belakangan ada tren peningkatan dana pihak ketiga di perbankan yang berarti warga mempersepsi situasi dengan sikap berhati hati dan wait and see, ini akan menekan konsumsi.

Maka pertumbuhan ekonomi Sultra meski berada di atas nasional, tapi belum bisa diandalkan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dan memompa permintaan.  

"Singkatnya rezim ini auto pilot," ujarnya.