Fakta Baru Wacana Pemindahan Ibu Kota Jabar, Hanya Usulkan Tegalluar hingga Komisi IV Menolak

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengomentari pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyebut tiga daerah sebagai usulan calon ibu kota baru Provinsi Jabar.

Adapun, tiga daerah yang disebutkan Ridwan Kamil yakni, Tegalluar di Kabupaten Bandung, Walini di Kabupaten Bandung Barat dan kawasan Cirebon, Patimban, Majalengka (Rebana).

Sementara itu, Ridwan Kamil meluruskan wacana yang berkembang mengenai rencana pemindahan ibu kota Jawa Barat.

Berikut ini fakta terbarunya:

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya mengatakan, melalui Panitia Khusus (Pansus) VII, DPRD Jawa Barat telah membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tentang rencana pemindahan ibu kota.

Tegalluar menjadi daerah yang diusulkan sebagai ibu kota pengganti.

Namun, menurut Pansus VII, daerah tersebut dinilai tidak layak, karena memiliki potensi rawan bencana tinggi.

“Pimpinan dan Anggota Pansus VII yang membahas Raperda RTRW ini melakukan konsultasi ke BNPB. Ternyata diketahui bahwa Tegalluar itu memiliki potensi bencana dengan kelas bahaya yang tinggi, khususnya banjir dan gempa bumi,” kata Asep saat dihubungi, Jumat (30/8/2019).

Menurut Asep, sejak awal usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya mengusulkan Tegalluar sebagai pengganti Kota Bandung.

Sementara, Walini dan Rebana tidak pernah ada dalam rencana.

“Tidak ada Walini atau bahkan Rebana itu. Pihak eksekutif saat itu mengusulkan Tegalluar, Kabupaten Bandung sebagai tempat pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang baru. Teman-teman anggota Pansus pun langsung mencoretnya,” kata Asep.

Asep meminta kepada Ridwan Kamil untuk tidak sembarangan mengumumkan terkait lokasi pengganti Kota Bandung sebagai ibu kota Jabar.

“Mestinya Pak Gubernur tidak asal klaim dan memberikan pernyataan secara sepihak terkait dengan wacana pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat,” kata Asep.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Golkar Ali Hasan juga sependapat dengan Asep.

Menurut dia, Komisi IV dipastikan menolak usulan pemindahan ibu kota Jawa Barat.

“Sebagai ketua Komisi IV, kami belum pernah diajak bicara soal pemindahan ibu kota provinsi, itu baru wacana, tapi langsung saya sikapi saya kurang sepakat memindahkan,” kata Ali.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, ibu kota Jabar bisa tetap di Bandung. Namun, kantor kepala dinasnya berkumpul di suatu tempat yang memadai.

"Dari kemarin saya bilang studi pusat pemerintahan bukan ibu kota. Ibu kotanya belum tentu (pindah). Bisa tetap di Bandung," ujar Ridwan Kamil seusai Tasyakur Kebangsaan Bersama Ulama di Bandung, Jumat (30/9/2019).

Supaya pelayanan publik lebih efektif dan efisien. Berbeda dengan sekarang, kurang efektif karena tempatnya berjauhan.

Misal, ada kantor dinas yang di Kota Cimahi, ada pula yang di pinggiran. Kantor dinas yang menclok-menclok ini membuat pelayanan kurang bagus.

Kata Emil, wacana ini sebenarnya sudah lama, tetapi baru disepakati untuk melakukan studi berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) baru sekarang.

Seperti diketahui, wacana pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota Jabar ramai diperbincangkan setelah rapat pembahasan RTRW bersama DPRD Jabar.

Terdapat tiga daerah yang disebut bisa dikaji, yakni Tegalluar, Walini, atau (segitiga) Rebana.

"RTRW itu memuat urusan-urusan terkait dengan ruang-ruang di masa depan. Ada jalur transportasi, ada rencana pengembangan baru termasuk meminta studi, kira-kira opsi pusat pemerintahan (di mana), tidak terbatas (3 daerah)," ucapnya.

Sumber: KOMPAS.com (Reni Susanti, Putra Prima Perdana)