Setahun Berlalu, Kenapa Bupati Talaud Terpilih Belum Juga Dilantik?

Elly dan Moktar ditetapkan sebagai Bupati dan Wabup Talaud terpilih pada Agustus 2018. Sejak ditetapkan sampai Agustus 2019 ini, sudah satu tahun keduanya belum dilantik.

Sebenarnya, agenda pelantikan dilakukan pada 21 Juli 2019, berdasarkan akhir masa jabatan Bupati Talaud sebelumnya yakni Sri Wahyumi Manalip.

Belum dilantiknya Elly dan Moktar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dalam hal ini Gubernur Olly Dondokambey, diduga ada yang belum beres, salah satunya periodisasi Elly Lasut menjabat bupati.

Tak mau salah mengambil keputusan, Pemprov Sulut sendiri telah melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maupun kepada Mahkamah Agung (MA).

Ada 12 poin yang diungkap Pemprov Sulut dan menjadi fakat-fakta sebagai alasan disampaikan ke Mendagri dan MA.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemprov Sulut, Grubert Unghude mengatakan, surat yang dilayangkan ke Mendagri dan MA sudah ada jawaban.

Pemprov sudah menerima hasil pendapat hukum dari Mahkamah Agung.

"Pada intinya berpendapat bahwa putusan Peninjauan Kembali (PK) kasus pidana dari Pak Elly telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian, begitu juga dengan putusan kasasi PTUN dari permohonan Elly Lasut. Kedua putusan ini berkesesuaian artinya berkekuatan hukum tetap, dan apa yang diputus itu wajib ditindaklanjuti oleh pejabat publik untuk kepastian hukumnya," kata Grubert saat dikonfirmasi Kompas.com via telepon, Jumat (23/8/2019) siang.

Lanjut dia, sebagai pihak yang berperkara maupun pejabat publik dalam hal ini semua unsur penyelenggara, baik pemerintah termasuk Pemprov dan Pemerintah Pusat wajib menindaklanjuti.

Dengan adanya fatwa ini atau pendapat hukum dari MA, Pemprov Sulut meminta juga supaya menteri untuk mempertimbangkan dalam kaitannya pelaksanaan pelantikan bupati Talaud.

Setelah ada fatwa ini, kata dia, gubernur menyampaikan hasil fatwa kepada Mendagri untuk mengambil langkah selanjutnya.

"Apakah dilantik atau tidak menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Pokoknya kita siap melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat," ujar dia.

12 poin keberatan Pemrov Sulut

Sedangkan 12 poin yang menjadi fakta-fakta alasan Pemprov Sulut ke Mendagri dan MA, sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014 Mendagri mengeluarkan SK Nomor 132.71.3201 tanggal 24 juli 2014 yang menyatakan Elly Lasut telah dua periode memimpin di Kabupaten Talaud.

2. Tahun 2016 Elly Lasut melayangkan gugatan ke PTUN di Jakarta, terkait SK Mendagri tahun 2014 tersebut.

Masih dalam proses persidangan di PTUN,  tiba-tiba melalui sesditjen OTDA menandatangani dan menerbitkan SK  Mendagri nomor 131.71.3241 tanggal 2 Juni 2017 dengan menggunakan cap Dirjen.

SK ini untuk merevisi SK Mendagri tahun 2014 tersebut dan menyatakan Elly Lasut belum dua periode memimpin Kabupaten Talaud.

3. Sesuai hirakhi peraturan perundang-undangan yang ada, di mana SK Mendagri tidak bisa dianulir oleh SK Mendagri yang ditandatangani oleh sesditjen OTDA atau dua tingkat di bawah menteri.

4. SK mendagri tahun 2017 tersebut yang merevisi SK Mendagri tahun 2014  dan  ditandatangani oleh sesditjen OTDA tersebut, digunakan oleh Elly Lasut  untuk mendaftar di KPU dan menjadi Calon Bapati Talaud Pilkada tahun 2018.

5. Lebih Lanjut dalam proses persidangan di PTUN terkait dengan gugatan Elly Lasut , PTUN menolak gugatan Elly Lasut, dan SK mendagri tahun 2014 tetap sah, Elly Lasut  sudah dua Periode memimpin Kabupaten Talaud.

6. Kemudian Elly Lasut mengajukan kasasi ke MA dan dalam Putusan MA nomor 367/ TUN 2017 tertanggal 15 Agustus 2017, memutuskan menolak permohonan kasasi Elly Lasut karena sudah kadaluwarsa dan/ atau tetap menguatkan putusan PTUN.

7. Surat Keputusan PTUN dan MA tersebut yang tembusannya disampaikan ke instansi teknis terkait tidak diteruskan/disampaikan ke KPU ataupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

8. Seharusnya tembusan Surat Keputusan PTUN dan MA tersebut, disampaikan  ke KPU dan Pemerintah Provinsi Sulut.

9. Terlepas diterima atau tidak diterima oleh KPU atas tembusan Surat Keputusan PTUN dan MA, pihak KPU seharusnya melakukan verifikasi faktual terhadap berkas administrasi pendaftaran dari Elly Lasut (SK Mendagri tahun 2017 tersebut)  pada saat tahapan pilkada dengan mendatangi Kemendagri, PTUN dan MA.

10. Dalam Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang, antara lain menyatakan bahwa calon bupati tidak boleh telah pernah menjabat sebagai bupati selama dua kali masa jabatan yang sama.

11. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Gubernur Sulut menyurat ke Mendagri pada tanggal 19 Juni 2019, yang substansi suratnya untuk meminta penjelasan sekaligus meminta jawaban terhadap masalah tersebut di atas.

Gubernur juga mengajukan surat permohonan Fatwa MA supaya ada kepastian hukum tentang fakta hukum yang ada, sehingga dalam pelantikan kepala daerah di Talaud tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Langkah atau sikap pemerintah  Sulawesi Utara tersebut adalah merupakan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta untuk tidak dipersalahkan dalam pengambilan kebijakan atas pelantikan kepala daerah Kabupaten Talaud.

Sekda Talaud jadi Plh

Saat ini, jabatan Bupati Talaud dijabat oleh Adolf Binilang. Adolf merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekda) Talaud, dan ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Talaud.

Belum dilantiknya Elly-Moktar, terus dipertanyakan massa pendukung bupati Talaud terpilih itu.

Mereka telah melakukan beberapa kali aksi demo, di antaranya di depan Kantor Gubernur pada Senin (22/7/2019) dan di depan Kantor Bupati Talaud.

Massa pendukung membakar ban pada Rabu (14/8/2019).

Elly Lasut sudah berhasil dihubungi Kompas.com, Jumat siang. Tapi, Elly tak mau memberikan pernyataan.