Hindari Broker Tanah, Gubernur Kaltim Dilarang Sebut Lokasi Pasti Pemindahan Ibu Kota Negara

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Guna menghindari para broker tanah, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor enggan menyebut lokasi pasti pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.

Isran mengaku dirinya diminta Bappenas tidak menjelaskan peta kawasan di sekitar Bukit Soeharto.

"Kalau saya bicara peta, tuan takur (broker) akan beroperasi. Tapi silakan tuan takur beroperasi kalau mau rugi. Beli saja tanah di sana kalau mau rugi," ungkap Isran Noor saat Dialog bersama Bappenas dan kepala daerah se-Kaltim di Hotel Swiss Bell, Balikpapan, Rabu (21/8/2019).

Isran mengatakan, penentuan ibu kota negara tidak dalam kawasan Hutan Konservasi Bukit Soeharto.Tetapi, di kawasan pinggiran.

Kemungkinan, ada dua wilayah yang disasar yakni sisi timur Bukit Soeharto mengarah ke pantai di wilayah Samboja Kutai Kertanegara dan sisi barat mengarah ke Penajam Paser Utara (PPU).

"Kalau ada yang bermain jadi tuan takur silakan. Selamat rugi. Apakah di sekitar Bukit Soeharto atau di PPU. Saya tidak sampaikan itu karena ada sesuatu yang tidak boleh disampaikan peta," jelas Isran.

Pasalnya, jelang penentuan lokasi sudah banyak oknum broker mulai survei.

Isran yakin Kaltim sudah memenuhi syarat sepenuhnya. Hampir semua aspek yang diminta Bappenas dalam kajian terkonfimasi di Kaltim.

Saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Agustus 2019 lalu, Jokowi, kata Isran, mengunggulkan Kaltim dari dua provinsi lain, Kalteng dan Kalsel.

"Tapi kita jangan percaya diri dulu. Tunggu saja keputusan Presiden," tutur Isran.

Tetapi, Isran yakin Kaltim akan terpilih sebagai ibu kota negara. Sebab, sejauh ini kontribusi Kaltim menyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dari seluruh wilayah di Indonesia.

Karena itu, menunjuk Kaltim sebagai ibu kota negara adalah bentuk kontribusi negara terhadap masyarakat Kaltim.

Meski demikian, Isran tetap legowo jika Kaltim tak terpilih. Penentuan Pulau Kalimantan sebagai ibu kota negara sudah memberi peningkatan ekonomi signifikan.

Isran berencana mengeluarkan peraturan gubernur mengatur penataan kawasan khusus non komersial jika Kaltim ditunjuk sebagai ibu kota negara. Tujuannya, untuk mencegah adanya broker tanah.

Bappenas jelaskan alasan presiden memilih Kalimantan

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata yang mewakili Bappenas dalam dialog bersama kepala daerah di Balikpapan mengatakan, presiden memilih Pulau Kalimantan sebagai ibu kota negara karena letaknya strategis.

Kalimantan berada di wilayah tengah Indonesia sehingga memudahkan koneksi antar pulau lain, Sulawesi, Jawa, Sumatera dan pulau lainnya.

Selain letak strategis, Kalimantan juga dianggap memiliki potensi bencana lebih kecil ketimbang Sulawesi dan Sumatera. Hal lain yang jadi kelebihan Kalimantan adalah luasan wilayah memadai, persedian air dan hutan alam yang alami.

"Memilih Kalimantan juga memangkas anggapan Jawa sentris," ungkapnya.

Karena itu, pembangunan akan didorong ke wilayah luar Jawa dengan membangun pusat industri, kawasan ekonomi khusus termasuk ibu kota negara.

Kajian Bappenas terjadi peningkatan ekonomi sekitar 50 persen saat ibu kota negara berpindah ke Kaltim.

Terjadi arus dagang dari Pulau Sulawesi dan Jawa menggerakkan perputaran ekonomi begitu cepat. Selain di luar pulau di Kalimantan, gerak ekonomi antar provinsi di Kalimantan pun dinamis.

"Karena Pulau Kalimantan akan membuka banyak opportunity dan investasi," ungkapnya.

Bahan bangunan untuk pembangunan infrastruktur akan banyak datang dari Sulawesi. Jadi banyak sekali terjadi perdagangan yang signifikan. Belum lagi barang-barang dari Jawa.

Meski demikian, Rudy mengakui ada kelemahan Kalimantan yang tak bisa dipungkiri yakni kebakaran hutan yang tak kunjung usai dan banjir. Rudy meminta agar masyarakat bersabar menunggu keputusan Presiden Jokowi.

Dirinya tak bisa memastikan kapan Jokowi memilih lokasi pemindahan ibu kota, antara Kaltim, Kalteng, atau Kalsel.

Kaltim dinilai lebih unggul 

Bappenas telah rampung mengkaji tiga lokasi calon ibu kota negara. Nanti, setelah dipilih satu lokasi oleh Jokowi, Bappenas kembali mengkaji lebih detail ke lokasi yang ditujuh.

Hasil kajian dari tiga provinsi ini, beberapa keunggulan Kaltim mendapat pengakuan Bappenas.

Rudy Soeprihadi mengatakan aspek sosial budaya, lingkungan, geografis hingga daya dukung air dan listrik di Kaltim hampir memadai.

Misalnya, penyedian air baku. Di sekitaran Kawasan Bukit Soeharto Bappenas sudah mengindentifikasi terdapat tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggal/Sepaku, Samboja, dan Dondang.

Daya dukung air tanah di lokasi delinasi sebagian besar termasuk dalam kelas rendah. Wilayah delinasi tidak historis kebakaran hutan, sebagian besar merupakan hutan, titik kebakaran hanya berada di Samboja dan taman hutan raya (tahura).

Balikpapan, Samarinda, dilintasi jalan tol. Didukung Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan dan Bandara APT Pranoto Samarinda serta Peluhan Terminal Peti Kemas Kariangau.

Hanya saja, aspek pertahanan dan keamanan, sudah memiliki akses darat, udara, dan laut namun belum terbangun.

"Kaltim punya banyak kelebihan. Pelabuhan darat dan udara menandakan kita negara maritim. Tapi, ibu kota negara harus punya pelabuhan militer dan bandara khusus pengamanan presiden," terangnya.

Soal ini, kata Rudy pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan membahas hal ini.