Jika Tak Dipilih Jadi Ibu Kota Baru, Kalsel Tetap Dapat Imbas Ekonomi

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), tidak masalah jika tak dipillih sebagai ibu kota negara (IKN) Baru.

Provinsi Kalsel tetap dianggap mendapat imbas langsung secara ekonomi, jika salah satu antara Kaltim atau Kalteng yang terpilih menjadi IKN baru.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Kalsel Nurul Fajar mengatakan, Kalsel akan menjadi wilayah penyangga yang dapat diandalkan dari sektor pertanian, dan ketenagakerjaan dan sektor-sektor lainnya.

"Dari sektor pertanian, besar peluang hasil pertanian kita dijual ke lokasi baru, Kalsel saat ini surplus beras sehingga tak perlu lagi mendatangkan dari Jawa, belum lagi hasil pertanian lain," ujarnya saat dihubungi Selasa (30/7/2019).

Kalsel saat ini juga disebutnya telah memiliki lahan rawa yang surplus beras, sehingga Kalsel bisa dikatakan sebagai lumbung padi nasional. 

"Misalnya bukan di Kalsel, tetap akan ada 1,5 juta orang yang pindah kelokasi baru, mereka butuh makan kan? jangankan Ibu Kota Baru, secara nasional pun Kalsel bisa menopang kebutuhan beras," tambahnya.

Selain dari sektor pertanian, Nurul Fajar juga menyebut sektor ketenagakerjaan akan berdampak langsung terhadap roda ekonomi Kalsel.

Kalsel saat ini telah memiliki tenaga-tenaga terampil yang siap memasuki dunia kerja di Ibu Kota Baru, dari pada mendatangkan dari luar Kalimantan.

"Yang datang kelokasi baru itu ASN kan? Nah, ini ada peluang dari tenaga kerja lain. Kita dorong tenaga-tenaga terampil kita ke lokasi baru untuk bersaing. Inilah dampak langsung yang bisa dirasakan oleh Kalsel dimana pun ibu kota itu nantinya, karena kita diapit oleh mereka," ucapnya.

Terlepas dari hal tersebut, Pemprov Kalsel tetap optimis dipilih menjadi IKN baru.

Kalsel saat ini sudah menawarkan konsep unggulan agar dilirik oleh pemerintah pusat, yakni Forest City.

Pemprov Kalsel pun sudah menyiapkan lahan untuk Forest City seluas 70.000 hektar.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.

Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro di acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jawa-Bali 2020-2024 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Senin, (29/7/2019).

Namun, Bambang belum mau menyampaikan provinsi mana yang akan menjadi ibu kota baru.

"Iya, nanti diumumkan (perpindahan ibu kota negara)," kata Bambang.