7 Fakta Pernyataan Tokoh Agama dan Politik Pasca-Pemilu, Waspada Teroris Menyusup hingga Fokus Ibadah Puasa Saja

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menggelar pertemuan tertutup dengan Menkopohukam dan mantan Danjen Kopassus Agum Gumelar untuk membahas situasi politik pasca-pemilu pada hari Selasa (14/5/2019) lalu.

Beberapa hari kemudian, Wiranto mengingatkan kepada aparat keamanan TNI-Polri jika aksi 22 Mei rawan disusupi oleh kelompok teroris. 

Sementara itu, ketegangan politik pasca-pemilu juga memicu sejumlah tokoh dari berbagai kalangan untuk mengajak masyarakat luas untuk tidak turun ke jalan pada 22 Mei.

Mereka juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan pasca-pemilu. 

Berikut ini pernyataan sejumlah tokoh poltik dan agama pasca-pemilu, khususnya aksi 22 Mei:

Wiranto meminta masyarakat waspada terhadap kelompok radikal dan teroris yang ingin memanfaatkan aksi demo 22 Mei 2019.

Masyarakat diminta segera melapor ke aparat penegak hukum jika mengetahui informasi kegiatan kelompok teroris.

Hal itu disampaikan Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

"Harus ikut waspada terhadap kelompok-kelompok radikal dan teroris, yang kami dapat info akan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan aksi sabotase," kata Wiranto.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak, masyarakat lapang hati untuk siap menang dan kalah dalam ajang Pemilihan Umum 2019.

Dengan demikian, tidak perlu melakukan delegitimasi Pemilu dengan gerakan people power.

"Agar bijak mengedepankan sikap kenegarawanan. Baik yang berhasil di pileg, pilpres, agar menjadikan amanah dengan rendah hati tidak perlu takabur. Bagi yang kalah belum mendapat mandat, terimalah dengan lapang hati," kata Haedar dalam konferensi pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (15/4/2019), seperti dikutip Antara.

People power sendiri merujuk pada upaya menggerakkan massa dalam jumlah besar untuk menuntut suatu hasil sebagaimana terjadi pada awal era reformasi yang ditandai dengan demonstrasi mendorong Presiden Soeharto turun dari jabatan.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meminta mahasiswa tidak terprovokasi dan ikut serta dalam aksi gerakan massa 22 Mei 2019.

"Saya ingin lakukan komunikasi yang baik dengan mahasiswa, karena mahasiswa merupakan calon pemimpin bangsa. Untuk itu, kita minta mahasiswa jangan sampai terprovokasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ujar Nasir usai dialog dengan mahasiswa kelompok Cipayung di Jakarta, Senin (20/5/2019), seperti dikutip Antara.

Dalam kesempatan itu, Nasir juga meminta agar mahasiswa tidak harus datang ke Jakarta untuk menghadiri apa yang dilakukan pada 22 Mei.

Sejumlah tokoh agama dan unsur pemerintah Kalimantan Tengah, menggelar deklarasi damai menerima hasil pemilu dan menolak keras pengerahan massa. Acara deklarasi dilaksanakan di Markas Polres Pulang Pisau, Selasa (21/5/2019).

Bupati Pulang Pisau H Edi Pratowo mengatakan, seluruh proses pemilu sudah selesai dan hasilnya juga sudah diumumkan oleh KPU.

Dengan demikian, melalui deklarasi damai ini, ia mengajak seluruh warga agar tetap menjaga keamanan dan kedamaian, menerima semua hasil yang sudah dikeluarkan oleh pihak penyelenggara pemilu.

“Apapun hasil yang sudah diumumkan oleh penyelenggara pemilu harus kita terima, bukan justru melakukan pengerahan massa," kata Edi kepada Kompas.com seusai deklarasi damai di halaman Mapolres Pulang Pisau, Selasa (21/5/2019).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung Hadi Mohammad Mahfudz mengatakan, gerakan people power dinilai kurang tepat, karena pemerintah sudah menyediakan lembaga resmi untuk menerima dan memproses segala bentuk laporan, terkait pemilu.

“Selama masih bisa diambil jalur sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, kenapa ada gerakan people power. Alangkah baiknya tidak dilakukan gerakan people power tersebut,” ujar Hadi, Sabtu (18/5/2019).

Gerakan tersebut juga dinilai akan berakibat fatal, dan berpengaruh buruk terhadap masyarakat luas utamanya yang berada di pedesaan.

Dia mengimbau bagi siapa saja untuk lapang dada dan menerima hasil resmi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang.

“Kami juga mengajak kepada pihak penegak hukum, agar menegakkan hukum seadil-adilnya,” ujar Hadi.

Forum Pondok Pesantren (FPP) Kota Tasikmalaya, mengapresiasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di kota santri tersebut berjalan lancar, aman dan damai.

Hal ini tentunya merupakan hasil keberhasilan semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, kepolisian-TNI, dan seluruh elemen masyarakat selama ini.

"Kami mewakili ponpes, sangat mengapresiasi semua pihak sebagai penyelenggara pemilu pileg dan pilpres secara nasional, khususnya di Kota Tasikmalaya.

Secara umum telah berjalan dengan aman, lancar, dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," jelas Ketua FPP Nono Nurul Hidayat kepada wartawan, Rabu (8/5/2019).

Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengingatkan semua pihak agar menjaga kesepakatan yang telah dibuat oleh seluruh elemen negara. Termasuk kesepakatan mengenai pemilu.

Ia menekankan hal ini merespons dinamika menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

Terkait dinamika politik terkait people power pasca-pemilu, Ma'ruf Amin mengajak warga fokus beribadah di bulan puasa. 

“People power saya rasa tidak perlu. Apalagi ini bulan Ramadhan. Lebih baik kita fokuskan diri kita untuk beribadah dan bekerja sesuai dengan profesi masing-masing demi kemaslahatan bangsa kita," ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/5/2019).

Sumber: KOMPAS.com (Sandro Gatra, Ihsanuddin, Slamet Widodo, Kurnia Tarigan, Rakhmat Nur Hakim)