8 Fakta Aksi Tolak "People Power", Banser Siap Bergerak hingga Kritik untuk Amien Rais

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kendal, Ubaidillah, menyerukan kepada semua warga Kendal, baik yang beragama Islam, Nasrani, Hindu, Budha, dan Konghucu, supaya menjaga persatuan dan kesatuan.

Selain itu, para kyai dan pendekar Kabupaten Madiun menganggap gerakan "people power" justru meresahkan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan. Mereka pun sepakat untuk menolak gerakan tersebut.

Berikut ini sejumlah fakta terkait gerakan masyarakat menolak "people power":

Hal itu disampaikan Kasatkorcab Banser Kebumen, Masngut, melalui keterangan tertulis, Jumat (17/5/2019).

"Banser Kebumen satu suara. Kami menolak gerakan itu ( people power). Saat ini kami memiliki 3.000 anggota Banser yang terdaftar, dan kurang lebih 2.000-an Banser belum diresmikan. Total di Kebumen ada kurang lebih 5.000 Banser," kata Masngut.

Masngut mengatakan, Banser siap digerakkan kapan saja untuk ikut menolak gerakan people power oleh sekelompok orang karena tidak puas dengan proses demokrasi yang telah berjalan di Pemilu 2019.

Sejumlah tokoh agama di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, menyerukan penolakan "people power".

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kebumen Dawamudin meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh mengikuti gerakan yang digaungkan oleh sekelompok orang untuk menumbangkan pemerintahan yang sah itu.

"People power adalah gerakan inkonstitusional dan merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun. Tindakan people power jika dituruti akan berdampak negatif yang luar biasa, sudah banyak contohnya. Negara hancur karena kegiatan people power," katanya saat dihubungi, Selasa (14/5/2019).

Dirinya meminta kepada tokoh elit, masyarakat, tokoh agama untuk bisa menjaga lingkungannya agar tidak mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis.

Para kiai dan pendekar Kabupaten Madiun sepakat menolak gerakan people power karena dianggap meresahkan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.

"Terus terang propaganda people power yang terus didengungkan pihak yang tidak bertanggung jawab itu, sangat mengganggu ibadah puasa kami di bulan suci Ramadhan. Untuk itu, pihak yang terprovakasi dan penggeraknya segera sadar diri, karena gerakan ini bisa memecah belah persatuan NKRI," ujar KH Hakim Azizi mewakili para kiai di Kabupaten Madiun kepada Kompas.com, Selasa ( 14/5/2019) malam.

Para kiai, ulama, gus, dan pendekar berkumpul di Desa Bader, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Selasa (14/5/2019).

Selain menggelar doa bersama, para ulama dan pendekar bersepakat menolak gerakan people power yang akan turun ke jalan pada 22 Mei 2019.

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kendal, Ubaidillah, menyerukan kepada semua warga Kendal, baik yang beragama Islam, Nasrani, Hindu , Budha, dan Konghucu, supaya menjaga persatuan dan kesatuan.

Seruan itu, pintanya, agar supaya disampaikan kepada umat, setiap kali kesempatan.

“Saat khotbah di masjid, gereja, vihara dan tempat ibadah lain, ajak masyarakat untuk menolak people power. Jika diajak oleh pihak lain, jangan mau,” kata Ubaid, di kantornya, Selasa (14/05).

Ubaidillah menegaskan bahwa pesta demokrasi serentak sudah selesai. Sudah saatnya kembali bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Jaga persatuan dan kesatuan, meskipun sebelumnya berbeda pilihan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta sejumlah tokoh pemuka agama di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menilai ajakan aksi " people power" meresahkan masyarakat.

Ajakan aksi tersebut banyak diserukan dan tersebar melalui sejumlah media sosial, menjelang diumumkannya hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU RI pada 22 Mei mendatang.

Sejumlah tokoh agama serta pemuka agama di Trenggalek secara tegas, menolak aksi "people power". 

"Mari kita percayakan hasil pemilu 2019 kepada petugas penyelenggara pemilu atau KPU. Bila tidak puas, silahkan menyelesaikan permasalahan sesuai aturan yang berlaku," tutur ketua MUI Kabupaten Trenggalek, Moch Syafi'i, melalui sambungan telepon, Senin (13/5/2019).

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat menentang seruan people power yang dikumandangkan oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais.

Seperti diketahui, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyerukan akan mengerahkan massa ke jalanan jika terbukti ada kecurangan dalam Pemilu 2019.

Menurut Amien, people power dianggap anggota dewan pembina BPN Prabowo-Sandi ini sebagai jalan terbaik ketimbang mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi.

“Kami menolak gerakan people power. Sudah seharusnya gunakan jalan konstitusional,” kata Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat Iu Rusliana saat ditemui Kompas.com di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (16/4/2019).

Masyarakat Lamongan Peduli Negeri (Maslam Peri) turun ke jalan. Mereka menggelar aksi dan orasi di sekitaran Tugu Adipura di antara Jalan Raya Panglima Sudirman dan Lamongrejo, Lamongan, Rabu (15/5/2019).

Peserta aksi mengajak masyarakat supaya berpikir rasional dan tidak mudah terpancing dengan isu tersebut.

Kelompok ini menilai, Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sesuai dan telah memenuhi azas kejujuran dan keadilan (jurdil).

"Aksi ini murni dari masyarakat Lamongan, yang ingin kembali bergandengan tangan usai pesta demokrasi digelar," ujar koordinator aksi Maslam Peri, Rendra, di sela kegiatan, Rabu (15/5/2019).

Sebanyak 1.500 pendekar Pagar Nusa Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, siap membantu TNI dan Polri mengamankan gerakan "people power" yang didengungkan sekelompok massa.

Ketua Pagar Nusa Kebumen Kiai Asyhari Muhammad Al Hasani secara tegas mengatakan, pihaknya menolak "people power" karena itu merupakan gerakan inkonstitusional dan bersifat provokatif.

"Pagar Nusa itu kan tugasnya sebagai pagarnya NU (Nahdlatul Ulama) dan bangsa. Kalau ada yang buat keributan, apalagi di NKRI, kami siap untuk melawan," kata Gus Hari, demikian sapaannya, Kamis (16/5/2019).

Sumber: KOMPAS.com (Putra Prima Perdana, Slamet Widodo, Hamzah Arfah, Fadlan Mukhtar Zain)