5 Fakta Polemik Apel Kebangsaan Rp 18 Miliar, Tudingan Hamburkan Uang Rakyat hingga Diawasi Bawaslu

KOMPAS.com - Anggaran Rp 18 miliar untuk acara Apel Kebangsaan "Kita Merah Putih" yang akan digelar pada hari Minggu (17/3/2019), menuai kritik sejumlah pihak.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan pengadaan anggaran untuk pelaksanaan acara tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berikut ini fakta lengkapnya:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengkritik keras rencana Apel Kebangsaan yang digelar Pemerintah Jawa Tengah pada Minggu (17/3/2019).

Menurut Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah yang juga Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Wilayah Jawa Tengah Abdul Wachid, acara tersebut dinilai hanya menghabiskan uang rakyat, 

"Kegiatan Apel Kebangsaan diselenggarakan dalam kondisi ekonomi negara sedang terpuruk, seharusnya cukup Rp 1,8 miliar, tapi sampai Rp 18 miliar lebih," ujar Wachid, kepada wartawan melalui pesan elektronik, Jumat (15/3/2019) malam.

Wachid menjelaskan, dana sebesar itu akan lebih baik jika diberikan untuk perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat Jawa Tengah atau untuk menggaji tenaga guru honorer.

"Satu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) membutuhkan Rp 15 juta, maka dari uang itu bisa untuk membangun 1200 RTLH," katanya.

Selain itu, gelaran apel yang bertepatan dengan debat cawapres dinilai dapat memecah konsentrasi massa.

"Apel Kebangsaan ini terkesan diselenggarakan seakan-akan negara dalam keadaan genting. Ini menurut saya sangat keliru," sampahnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan pengadaan anggaran untuk pelaksanaan acara Apel Kebangsaan dengan tema "Kita Merah Putih" yang mencapai Rp 18 miliar, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami sangat transparan, maka siapa pun bisa melihat. Soal tidak sepakat dengan jumlah, monggo, tapi kami harus menghadirkan seluruh masyarakat di Jawa Tengah," katanya di Semarang, Jumat (15/3/2019).

Ganjar mengatakan, besar kecilnya anggaran kegiatan itu bersifat relatif karena acara yang akan dilaksanakan di Lapangan Pancasila, kawasan Simpang Lima itu, bakal dihadiri hingga 130.000 orang yang berasal dari 35 kabupaten/kota.

Jika ada asumsi atau tuduhan dari sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa dana penyelenggaraan itu dikorupsi, Ganjar secara tegas menjawab bahwa hal itu tidak benar.

"Kalau anda tahu, (dana) itu untuk mereka semua. Target kita 100.000, dihitung lagi ternyata 130.000, yang lain asumsi, katanya mau dikorupsi. Kalau kami mau sembunyi-sembunyi enggak kami buka kok, makanya semua orang bisa buka, itu hebatnya (transparansi) Jawa Tengah," ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan, Apel Kebangsaan yang akan diadakan di Semarang, 17 Maret 2019, itu penting untuk menjaga Jawa Tengah tetap kondusif menjelang Pemilu 2019.

“Sebenarnya kalau mereka tahu, satu, kami sangat transparan, maka siapun boleh melihat. Soal tidak sepakat dengan jumlah monggo, kami harus menghadirkan seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah,” kata Ganjar usai menghadiri Musrenbangwil se-Eks Karesidenan Kedu di Pendopo Kabupaten Magelang, Jumat (15/3/2019) sore.

Ganjar merasa kondisi Jawa Tengah selama ini baik-baik saja, namun belakangan mulai diganggu dengan aksi-aksi oknum tertentu yang dinilai bisa memecah-belah kerukunan Jawa Tengah, terutama merebaknya berita bohong alias hoaks.

“Kemudian ada pembakaran motor di Jawa Tengah, sampai hari ini belum ketangkep (pelakunya). Apa artinya, kami tidak mau dirobek-robek. Maka kami buat acara itu, agar mereka bisa bersatu semuanya, kita bisa bersatu semuanya,” tegasnya.

Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kota Semarang akan mengawasi pelaksanaan apel kebangsaan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada Minggu (17/3/2019).
Bawaslu akan bertindak jika nantinya dalam kegiatan tersebut disusupi materi-materi kampanye.

Sebelumnya, tim pemenangan Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengingatkan agar pelaksanaan apel kebangsaan diawasi secara cermat.

"Kalau ada bunyi kampanye (dalam Apel Kebangsaan), kami akan tindak sesuai dengan ketentuan. Kami hadir di lokasi, lengkap dari kecamatan, kelurahan dan dari kota," kata Ketua Bawaslu Kota Semarang, M Amin, saat dikonfirmasi Kompas.com, melalui pesan elektronik, Jumat (15/3/2019).

Sumber: KOMPAS.com (Nazar Nurdin, Ika Fitriana, David Oliver Purba)