Rizal Ramli: Pejabat Negara Tak Boleh Bohong, Dampaknya Besar bagi Masyarakat

Ia menilai, jika pejabat negara menyampaikan pertanyaan yang tidak benar, dampaknya bagi masyarakat akan sangat besar.

"Pejabat negara bohong dampaknya itu besar. Misalnya, bilang janji tidak impor, lalu ketika masa panen ternyata impor, jadi petani rugi," kata Rizal seusai berbicara dalam sebuah kegiatan mahasiswa di Semarang, Jumat (15/3/2019).

Rizal menyatakan, Indonesia butuh pemimpin yang jujur, baik kata dan perbuatannya. Pemimpin juga harus punya integritas yang baik.

"Indonesia butuh pemimpin naisonal dan lokal, orang yang jujur kata dan perbuatannya, integritasnya," katanya.

Selain itu, Rizal juga menyindir kebijakan pemerintah yang dinilai condong ke negara tertentu. Sebagai negara besar, Indonesia harus menerapkan asas politik luar negeri bebas aktif, tanpa menginduk ke salah satu blok.

Politik bebas aktif mengharuskan Indonesia berhak menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tidak boleh terpengaruh negara lain.

"Saya mohon maaf, hari ini pemerintahan Pak Widodo (Joko Widodo) makin lama makin condong ke China," katanya.

"Kita memang harus bersahabat dengan China, sebagai negara besar. Tapi, banyak dari kebijakannya yang sangat condong untuk China," katanya.

Rizal pun menilai, kebijakan pemerintah yang condong ke negara tertentu diubah agar maksud dan tujuan undang-undang dasar tercapai.

Indonesia, menururt dia, wajib lepas dari permainan semacam itu. Indonesia tidak boleh memberi kesempatan kepada negara besar menguasai jalur-jalur strategis maritim Indonesia.

"Misalnya ini kan Selat Malaka, banyak negara yang mau bikin pelabuhan besar di situ. Ya Amerika, ya China, ya kita enggak kasih. Karena kita enggak ingin, alur choke point kita diberikan kesempatan untuk asing menguasai," ujar Rizal.