Ridwan Kamil Usul Pemerintah Pusat Buat "Special Transportation Zone"

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar pemerintah pusat membuat zona khusus proyek infrastruktur transportasi (special transportation zone).

Hal itu ia sampaikan sewaktu hadir dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo yang membahas soal pengelolaan transportasi Jabodetabek, Selasa (8/1/2019) lalu.

Pria yang akrab disapa Emil itu menuturkan, zona khusus proyek transportasi dimaksudkan untuk mengurai keruwetan koordinasi antarinstansi yang kerap menghambat proses pembangunan proyek transportasi.

Gagasan itu serupa dengan zona ekonomi eksklusif yang sudah banyak diterapkan di Indonesia.

"Jadi, usulan kemarin, menurut saya kalau memang memungkinkan daerah yang menjadi ruang jalan koridor untuk transportasi publik yang di dalamnya ada tiang-tiang, stasiun, dan segala rupa, dibikin zona khusus seperti special economic zone yang sudah ada. Dia self regulated, meregulasi sendiri, izin dari dia, membangun dari dia, koordinasi," ucap Ridwan, di Gedung Pakuan, Jalan Cicendo, Kamis (10/1/2019) sore.

Ia mengamati, tersendatnya proyek infrastruktur banyak disebabkan alur birokrasi yang banyak melibatkan instansi. Situasi itu yang terjadi dalam proses pembangunan fasilitas transportasi di Jabodetabek.

"Permasalahan di negeri ini seringkali proyek-proyek itu ter-delay. Bukan karena enggak ada uang, tapi seringkali karena koordinasi antarinstansi menentukan satu titik stasiun, dua instansi berbeda pendapat. Sudah mau 'ngabret' IMB ternyata lama, ternyata prosedur enggak jelas dan lain sebagainya," ungkap dia.

Jika zona infrastruktur transportasi dibentuk, sambung Emil, ia optimis benang kusut koordinasi dapat terurai dan mempercepat laju pembangunan sarana transportasi publik.

"Kalau itu ada menurut saya bisa cepat. Kalau tidak, sampai kapanpun ada belasan instansi yang diketok pintu hanya untuk sebuah keputusan. Itulah yang membuat pembangunannya lama tercermin di Jabodetabek," ujar dia.