Para Kepala Dinas Sibuk Ngobrol saat Pengarahan BPK, Wali Kota Bandung Marah

Tidak disangka, dalam sambutannya Oded langsung mengeluarkan nada cukup keras. Dia marah kepada seluruh kepala dinas dan pejabat Pemerintahan Kota Bandung yang hadir.

Kemarahan Oded dipicu oleh tidak kondusifnya suasana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya karena para undangan yang hadir justru sibuk mengobrol di tengah-tengah pemaparan materi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Kota Bandung.

“Saya agak kecewa karena ketika Inspektorat dan BPK menyampaikan paparan, bapak ibu kurang perhatian,” kata Oded dalam sambutannya, Jumat siang.

Oded menambahkan, sikap yang ditunjukkan oleh para pejabat Pemerintah Kota Bandung tersebut menurut dia menjadi salah satu indikasi mengapa hingga saat ini Kota Bandung sulit mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sejak tahun 2005.

“Mengapa Kota Bandung susah dapat WTP, karena dari atitude bapak ibu saja sudah begitu. Mohon maaf saya sampaikan ini. Barangkali kita harus memulai dari diri kita,” ujarnya.

Lebih lanjut Oded mengatakan, dalam pemaparan BPK dan Inspektorat, untuk mendapatkan status WTP tidak bisa secara parsial. Menurut dia, setidaknya perlu komitmen dari pimpinan daerah, komitmen Inspektorat dan komitmen dari kepala dinas.

“Saya berharap ini bisa jadi evaluasi. Tindak lanjut temuan BPK harus jadi tindak lanjut bersama. Dari 2005 sampai sekarang kita masih terendah di Jawa Barat. Padahal kita ini ibu kota provinsi, harusnya jadi contoh teladan. Saya pikir wajar saja kalau tidak beres-beres bapak ibu saja kurang perhatian kok,” tandasnya.

Selain itu, Oded berharap agar para kepala dinas di tahun-tahun mendatang tidak lagi alergi terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dan BPK, Sebab, menurut dia hal tersebut bisa menjadi sebuah alarm agar suatu kesalahan bisa segera diperbaiki dan tidak malah menjadi besar di kemudian hari.

“Mang Oded sering mendengar ada mindset yang salah kaprah. Kalau ada Inspektorat dianggap sebagai sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Seharusnya, kita punya kita syukuri punya APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah),” tuturnya.

“Dalam beberapa kasus terjadi, ketika lolos dari pengawasan APIP, malah masuk ke KPK, malah jadi masalah. Jadi kalau diawasi APIP harusnya berterimakasih,” katanya.