Sebanyak 13 Kabupaten di Sumut Berpotensi Hadapi Bencana Longsor

MEDAN, KOMPAS.com - Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan menyatakan, ada 13 kabupaten di Sumatera Utara yang berpotensi akan menghadapi bencana longsor.

Alasannya, intensitas hujan di wilayah Sumut saat ini berada di level sedang hingga tinggi.

Kepala BBMKG Wilayah I Medan Edison Kurniawan memaparkan, kabupaten berpotensi tersebut adalah Tapanuli Utara yang meliputi Kecamatan Pahaejae, Pahaejulu, Siborong-borong, dan Adiankoting.

Lalu, Kabupaten Humbang Hasundutan di Kecamatan Lintongnihuta dan Onanganjang, serta Kabupaten Tobasamosir di seputaran Kecamatan Porsea dan Silaen.

"Kabupaten Samosir di seputaran Kecamatan Onanrunggu dan Palipi. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, daerah yang wajib diperhatikan adalah Kecamatan Barus dan Andamdewi," kata Edison, Rabu (19/12/2018).

Setelah itu, Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi Kecamatan Dolok, Kabupaten Dairi di Kecamatan Sumbul, Parbuluan, Pegaganhilir, Siempatnempuh Hulu, Tigalingga, Pinem, dan Silima Pungga-pungga.

Selanjutnya Kabupaten Pakpak Bharat di wilayah Kecamatan Kerajaan dan Salak, Kabupaten Simalungun di Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Sidamanik, Dolok Pardamean, dan Purba, Kabupaten Deliserdang dengan daerah berpotensinya Kecamatan Bangunpurba, Sibiru-biru, Sibolangit, STM Hilir, dan STM Hulu.

"Untuk Kabupaten Karo, daerah berpotensinya adalah Kecamatan Barusjae, Merek, Mardinding, dan Payung. Kabupaten Nias dengan Kecamatan Hiliduho, Gunungsitoli, dan Mandrehe, serta Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Gomo," ucap Edison.

Dia mengimbau masyarakat agar selalu waspada karena hujan yang turun terus menerus menyebabkan kondisi tanah jenuh dan labil sehingga bencana longsor mengancam, khususnya di daerah pegunungan. 

"Selama Desember ini potensi curah hujan cukup tinggi," pungkasnya.

Seperti diberitakan, sejumlah daerah di Sumut mengalami bencana longsor. Diantaranya, Kabupaten Toba Samosir yang merenggut nyawa 10 korban jiwa. Lalu di Simalungun tepatnya jalur lintas Pematangsiantar-Parapat.

Selain longsor, banjir bandang juga melanda, seperti yang terjadi di Kabupaten Dairi pada Selasa (18/12/2018). 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi Bahagia Ginting mengatakan, banjir dan longsor melanda sembilan desa di Kecamatan Silima Punggapungga. Dari foto-foto yang beredar, banjir dan longsor membawa material lumpur dan kayu.

Akibat bencana ini, sekitar 110 hektar lahan pertanian, perkebunan, saluran irigasi, dan akses jalan desa rusak.

Banyak warga kehilangan harta bendanya karena hanyut terbawa arus. Bencana diduga karena intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa hari belakangan.

"Ada juga jembatan penghubung antar dusun terputus. Kami bersama tim gabungan masih melakukan pencarian dan evakuasi. Harapannya masyarakat tetap waspada dengan bencana alam," kata Bahagia.

Sumatera Utara menjadi daerah yang sangat riskan bencana alam. Ini dapat dilihat dari trafik musibah yang terjadi sepanjang 2015-2016, dalam dua tahun tersebut terjadi 493 bencana alam yang didominasi banjir bandang sebanyak 299 kejadian.

Selain banjir, bencana yang sering melanda adalah cuaca ekstrim, gempa bumi, abrasi, kebakaran hutan, epidemi, dan kekeringan.

"Sebagian besar banjir terjadi di wilayah topografi rendah di pesisir timur Sumut. Cuaca ekstrim dan musim hujan yang berkepanjangan menjadi penyebabnya, hingga berujung longsor secara periodik. Selain itu, bencana alam yang masih terus berlangsung dan memerlukan perhatian bersama adalah erupsi Gunung Sinabung," ujar Edison.

Pemerintah Sumatera Utara mengambil sikap dengan memprioritaskan program pengurangan risiko bencana. Salah satunya dengan penguatan kelembagaan khususnya organisasi perangkat daerah yang mengurus kebencanaan dan pengintegrasian pengurangan risiko ke dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Para bupati dan wali kota diingatkan bahwa urusan penanggulangan bencana harus menjadi urusan strategis dan prioritas dalam perencanaan dan anggaran Pemda. Ini dalam upaya mengantisipasi dan meminimalisir penderitaan rakyat akibat bencana.