Ridwan Kamil Sebut Menteri PUPR akan Bantu Revitalisasi Kalimalang

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal membantu proyek revitalisasi Kalimalang, Bekasi.

Pria yang akrab disapa Emil itu menuturkan, dukungan itu langsung disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang berkomitmen mengeluarkan dana sekitar Rp 40 miliar untuk proyek tersebut.

"Sudah ada berita baik, saking bergembiranya semua orang Pak Menteri PU akan memberikan dana dari APBN sebanyak Rp 40 miliar juga," ujar Emil saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (3/12/2018) malam.

Dengan tambahan anggaran itu, kata Emil, revitalisasi Kalimalang akan dikerjakan langsung 2 segmen. Adapun perbaikan akan dilakukan sepanjang 5,6 kilometer yang dibagi dalam 4 segmen.

"Jadi asalnya dari satu segmen, alhamdulillah Kalimalang akan jadi dua segmen. Satu segmen dari APBN pusat satu segmen dari APBD Provinsi," ungkapnya.

Ia menambahkan, secara konsep, tak ada yang berubah dari desain awal. Revitalisasi itu akan dibagi dalam empat zona. Seluruh desain dikerjakan oleh Sibarani Sofian, arsitek dari Urban+.

"Itu kan saluran air bersih. Jadi alhamdulilah keindahannya itu bukan omong kosong, bukan sungai warna cokelat ini memang bersih karena air minum. Kedua, di sana ada taman sejarah seperti yang ada di Bandung sehingga sejarah Bekasi akan berlangsung, kemudian di sana ada kegiatan budaya warga Bekasi, rekreasi ada tiga spot yang dilakukan untuk ekspresi berkesenian," tutur Emil.

"Kemudian ada tower sebagai landmark Bekasi akan dibangun di sana, sehingga khas untuk kota metropolitan kan memang ruang terbuka, konsep ini tidak saya tawarkan di kabupaten tapi di kota yang padat. Terindikasikan Kota Bekasi warganya lebih senang ke mall karena tidak ada pilihan," papar Emil.

Ia menambahkan, anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk Kalimalang sudah diajukan kepada Mendagri agar proyek itu bisa dieksekusi mulai tahun depan.

"Sudah diajukan ke Mendagri. Kan prosedurnya APBD sudah ketok palu deal secara politik tunggu persetujuan Kemendagri setelah itu kita lelang, eksekusi," jelasnya.