Dedi Mulyadi: Keikhlasan Honorer Sudah Teruji, Layak Diangkat Jadi PNS

Menurut Dedi, mekanisme tes CPNS saat ini tidak memberikan solusi bagi peningkatan hajat hidup tenaga honorer.

“Jadi pengangkatan itu harus sesuai dengan lama masa pengabdian. Karena judulnya pengabdian, maka harus setia pada Pancasila dan UUD 1945. Saya kira ini lebih soft dibandingkan tes yang kita enggak tahu nanti yang lulus tes setia pada Pancasila apa tidak,” kata Dedi, Jum’at (23/11/2018).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat itu menambahkan, ada perbedaan antara tenaga honorer dan peserta tes lainnya non-honorer. Menurut dia, terdapat indikator lain yang tidak ditemukan dalam diri para peserta tes. Indikator tersebut adalah keikhlasan.

Dedi menjelaskan, tenaga honorer sudah teruji keikhlasannya dalam menjalankan pengabdian selama bertugas. Menurut dia, aspek ini harus menjadi pertimbangan utama.

“Kunci utama itu kerja ikhlas. Tenaga honorer itu adalah orang-orang yang mau bekerja tanpa ada penghasilan tetap. Seharusnya, mereka menjadi prioritas. Saat ini banyak juga pegawai yang sudah memasuki masa pensiun,” ujarnya.

Mantan Bupati Purwakarta ini mengaku, saat menjabat dulu, dia pernah menggulirkan program "Guru Yata Bhati”. Program ini berisi pemberian insentif terhadap tenaga honorer dari asalnya Rp 25.000 menjadi Rp 500.000.

“Kemudian saya pernah ajukan ke pemerintah pusat agar pengangkatan honorer ini dijadikan prioritas. Meskipun, pendidikannya masih SMA, nanti setelah diangkat kan mereka bisa kuliah,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih menyambut baik keinginan Dedi Mulyadi untuk mengadvokasi tenaga honorer.

Dia mengaku sangat berterima kasih karena Dedi bersedia melakukan pendampingan terhadap gerakan tenaga honorer dalam memperjuangkan nasibnya.

“Sejak awal, keinginan kami memang begitu. Kami ingin diangkat menjadi PNS tanpa melihat usia, masa bakti kami di institusi negara harus menjadi pertimbangan utama,” imbuhnya.

Menurut Titi, di antara rekan tenaga honorer yang sedang berjuang, banyak yang sudah menjalani masa bakti selama 25 tahun. Akan tetapi, masa bakti yang lama itu tidak berbanding lurus dengan perhatian dari pemerintah.

“Kami meminta keadilan baik dari segi peraturan maupun pelaksaan terhadap peraturan itu. Semoga di era Pak Jokowi ini perjuangan kami bisa tercapai,” tandasnya.