Wakil Bupati Minta Aksi Mogok Mengajar Guru SMA-SMK di Mimika Dihentikan

Menurut Bassang, dalam Pergub tersebut sudah jelas sebagai dasar hukum untuk membayar tunjangan guru.

Dimana dalam Pergub itu jelas disebutkan, bahwa tunjangan guru selama tahun 2018 menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota.

Namun, apabila di tahun 2018 tidak bisa dianggarakan, maka diangggarkan di APBD 2019.

"Pergubnya jelas bahwa, hak guru di tahun 2018 menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten," kata Bassang usai bertemu 43 kepala sekolah dan ratusan guru, di Aula SMA N 1 Timika, Senin (22/10/2018).

Untuk itu, Bassang meminta aksi mogok mengajar ini dihentikan sehingga aktivitas belajar mengajar kembali berjalan sebagaimana mestinya.

Jika instruksi ini tidak diindahkan, maka akan ada sanksi khususnya bagi guru dengan status ASN.

"Mulai besok, guru-guru sudah harus kembali mengajar, karena kami tidak mau anak-anak menjadi korban," pungkasnya.

Sementara keputusan apakah aksi mogok mengajar ini akan berlanjut atau diakhiri setelah adanya pertemuan antara para kepala sekolah, legislatif dan eksekutif, di Kantor DRPD Mimika.

Pertemuan itu rencananya akan berlangsung siang ini.

"Kami tunggu keputusan dari pertemuan sebentar di DPRD. Nanti baru kami sampaikan lagi apakah kami lanjut mogok atau dihentikan," kata Ketua Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA-SMK Kabupaten Mimika (FKGTK), Sulijo.

Sebelumnya, aksi mogok mengajar guru SMA-SMK di Mimika sudah berlangsung sejak Rabu (17/10/2018) hingga Senin (22/10/2018).

Akibat aksi mogok mengajar berdampak pada 8.380 siswa dari 19 SMA dan 24 SMK yang tidak mendapatkan pelajaran di sekolah.

Ribuan guru ini menuntut pemerintah daerah membayarkan uang lauk pauk (ULP) dan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi 304 guru ASN dan insentif bagi 761 guru honorer yang belum dibayarkan selama 2018.

Anggaran yang diajukan untuk membayar hak 1.065 guru dari 43 SMA-SMK se-Mimika sebesar Rp 22.511.160.000.00.