Demo Tolak Tenaga Kerja Asing Ricuh, Massa Rusak Ruang Kepala Dinas

Mereka menolak kehadiran tenaga kerja asing (TKA) dan mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk tidak menutup mata dengan maraknya warga asing yang bekerja di Sultra.

Aksi yang awalnya berlangsung damai dan tertib berubah ricuh saat mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian di depan kantor dinas.

Para mahasiswa meminta bertemu dengan Kepala Dinas Nakertrans Sultra, Saemu Alwi, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat.

Massa kemudian melakukan sweeping di beberapa ruangan dan tidak berhasil menemui sang kepala dinas. Karena sudah tersulut emosi dan tidak berhasil menemui kadis, para mahasiswa menghancurkan meja tamu yang ada di dalam ruangan.

Dalam aksinya, mahasiswa membawa bendera organisasi dan sebuah spanduk yang bertuliskan “Turunkan Rezim Jokowi-JK dan “Tolak Tenaga Kerja Asing”.

“Kami melihat ada kesan pembiaran sehingga maraknya tenaga kerja asing di daerah ini. Masyarakat pribumi susahnya mencari kerja sementara TKA begitu leluasa bekerja di negeri ini. Lihat saja di Morosi,” ungkap Saharuddin, koordinator aksi dalam orasinya.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja per 6 April, tenaga kerja asing yang terdaftar di Sultra berjumlah 927 pekerja. Mereka sebagian besar bekerja di sejumlah perusahaan pabrik nikel yang ada di beberapa wilayah Sultra seperti Konawe, Konawe Selatan dan Bombana.

Massa kemudian menuju ke Kantor DPRD Sultra untuk menyampaikan tuntutannya. Di DPRD Sultra, mereka diterima Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, dan menyampaikan bahwa kondisi negara saat ini sedang tidak baik.

Hal itu dibuktikan dengan terjadi banyaknya ketimpangan di masyarakat akibat kebijakan pemerintah sendiri.

"Kami menilai sebuah kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Di antaranya meningkatnya utang, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, kenaikan harga BBM, sampai dengan pengurangan volume azan di masjid," katanya.

“Harapannya, DPRD mempunyai pandangan yang sama dengan tuntutan kami dan dapat melanjutkan ke pemerintah pusat,” tambahnya lagi.

Sabaruddin menuturkan, jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, maka sebaiknya Jokowi mengundurkan diri sebagai presiden.

Abdurrahman Saleh yang merupakan Ketua DPW PAN Sultra berjanji bahwa pihaknya akan menyuarakan aspirasi yang disampaikan oleh HMI Cabang Kendari ke pemerintah pusat.

“Saya berjanji, DPRD Sultra tetap menyuarakan apa yang disampaikan adik-adik, sehingga bisa menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” ungkapnya.

Tak cukup sampai di situ, para mahasiswa yang diterima Ketua DPRD meminta dihadirkan anggota fraksi PDI-P DPRD Sultra, namun mereka sudah pulang kantor dan tidak dapat dihubungi lagi.

Massa kemudian keluar dari ruangan dialog dan melakukan pembakaran ban di halaman kantor DPRD Sultra. Selain itu, massa hendak menduduki gedung wakil rakyat tersebut.

Namun aksi itu dihalau petugas polisi sehingga mahasiswa terlibat saling dorong. Saat itu, tiba-tiba keluar asap dari gas air mata, mahasiswa berhamburan dan dikejar polisi dan staf DPRD Sultra.

Namun mahasiswa balik menyerang polisi dengan melempar batu dan dibalas oleh polisi dengan tembakan gas air mata.