PKB: Reaktivasi 4 Jalur Kereta, Terobosan Baru bagi Jawa Barat

Rencana itu sudah disampaikan PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ada empat jalur kereta yang akan diaktifkan kembali, yakni jalur Banjar-Cijulang-Pangandaran-Parigi, Garut-Cikajang, Cikudapateuh Bandung-Banjaran-Ciwidey, dan Rancaekek-Tanjungsari.

Gubernur Ridwan Kamil menyatakan siap membantu PT KAI mewujudkan program tersebut.

Terkait rencana itu, Oleh menyebut sebagai bentuk terobosan baru bagi Jawa Barat. Dia yakin reaktivasi 4 jalur kereta api itu bisa mendongkrak perekonomian di berbagai wilayah di Jawa Barat.

"Ini (reaktivasi 4 jalur kereta) merupakan terobosan baru bagi Jawa Barat. Pastinya ke depan, perekonomian semakin menggeliat tumbuh dari berbagai wilayah. Kemudahan transportasi adalah bagian dari prasyarat utama dalam menggerakkan roda ekonomi," kata Oleh melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

Oleh pun mengajak kepada masyarakat Jawa Barat untuk mendukung rencana tersebut dan mengawalnya hingga benar-benar terwujud.

"Jika sudah jadi, mari kita pelihara dan rawat bersama karena ini adalah sarana transportasi yang penting bagi masyarakat," tandas Oleh.

Sebelumnya, Ridwan Kamil menjelaskan, reaktivasi empat jalur kereta api memudahkan masyarakat di wilayah yang dilintasi kereta untuk bepergian, baik untuk piknik, mengenyam pendidikan dan lainnya.

Misalnya, jalur Jakarta-Bandung-Pangandaran akan memudahkan warga yang akan berlibur ke Pangandaran.

"Yang dalam kesepakatan sementara ada empat jalur, Jakarta-Bandung-Pangandaran jadi nanti piknik ke Pangandaran cukup naik kereta tidak usah delapan jam muter-muter," katanya.

Lalu reaktivasi Bandung-Ciwidey. Ini nantinya akan ada rekayasa sosial karena jalurnya sudah banyak dihuni oleh mereka-mereka.

"Kemudian ada jalur ke Garut dan ada aktivasi ke Tanjungsari Sumedang lewat Jatinangor sehingga nanti mahasiswa bisa bolak-balik Bandung ke Sumedang," kata pria yang akrab disapa Emil ini.

Terkait anggarannya, Emil mengatakan akan melobi ke pemerintah pusat. Sebab, kata dia, dana reaktivasi tidak akan sepenuhnya ditanggung PT KAI.