Sejahterakan Petani, Hasanuddin Dukung Digitalisasi Pertanian Ala Jokowi

Digitalisasi sistem pertanian sendiri merupakan program pemerintah pusat yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, pada Kamis pada 7 Juni 2018.

Hasanuddin mengatakan, peran petani sebagai pilar ketahanan pangan nasional sangat penting untuk menunjang kebutuhan pangan masyarakat.

Namun, kesejahteraan petani hingga saat ini masih menjadi persoalan yang akhirnya membuat para petani semakin sulit untuk berkembang.

“Untuk itu saya mendukung penuh penerapan digitalisasi pertanian di seluruh wilayah Jawa Barat, yang notabene daerahnya memiliki potensi pertanian yang cukup baik,” kata Hasanuddin saat mengecek persiapan akhir Pilkada serentak Jawa Barat 2018, di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Sabtu (9/6/2018).

Purnawirawan Jenderal TNI AD itu menjelaskan, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan di segala bidang, termasuk pertanian.

Melalui digitalisasi pertanian, kata Hasan, adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di tanah Pasundan, serta mewujudkan kedaulatan pangan daerah Jawa Barat.

"Digitalisasi pertanian ini akan menjawab persoalan petani karena pemerintah hadir di situ, mulai dari pra tanam, masa tanam, hingga hasil panen," jelasnya.

Mantan Komisi I DPR RI itu menambahkan, pasangan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) berkomitmen untuk membela kesejahteraan petani.

Menurut dia, petani akan terus diberikan pembinaan dan pelatihan untuk menumbuhkan kewirausahaan tani. Sehingga, para petani mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dari hasil taninya.

"Komitmen saya, petani juga harus mampu berwirausaha. Kita berikan pelatihannya, modalnya, hingga pemasarannya," tuturnya.

Digitalisasi sistem pertanian diresmikan bersamaan dengan program wirausaha tani.

Keduanya dikembangkan dalam bentuk sebuah perseroan, yakni PT Mitra Bumdes Bersama (MBB) yang berada di bawah pembinaan perusahaan-perusahaan BUMN.

Sembilan kabupaten di Jawa Barat dipilih untuk pengembangan program tersebut, sebagai perintis kawasan kewirausahaan pertanian. Sembilan daerah tersebut yakni Kabupaten Indramayu, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Garut, Ciamis, Sumedang, Majalengka, dan Kabupaten Tasikmalaya.