Perangi "Illegal Fishing", Pemprov Gorontalo Bentuk Satgas Gabungan

GORONTALO, KOMPAS.com – Pengeboman ikan, penggunaan pukat harimau, dan pencurian ikan oleh negara lain di perairan Gorontalo masih menjadi masalah yang harus dicegah dan diberantas.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menabuh genderang perang terhadap praktik pelanggaran hukum ini dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-illegal fishing.

Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal ini telah dikukuhkan oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.

“Satgas Anti-Illegal Fishing dibentuk berdasarkan SK Gubernur No 83/24/II/2018 yang diketuai oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Satgas berasal dari gabungan instansi seperti Direktorat Polisi Perairan, Kejaksaan Tinggi, dan TNI Angkatan Laut Gorontalo,” kata Sutrisno, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, Minggu (22/4/2018).

Satgas ini memiliki tugas pengawasan secara terpadu untuk melindungi wilayah perairan di utara maupun selatan Gorontalo secara menyeluruh.

“Kami berkewajiban melindungi wilayah perairan agar tetap lestari. Adanya Satgas ini akan  meningkatkan kesejahteraan nelayan,” ujar Sutrisno.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta Satgas bisa bekerja maksimal untuk menjaga ekosistem laut.

Masalah bom ikan, penggunaan pukat harimau, dan pencurian ikan oleh negara lain harus bisa dicegah dan diberantas.

“Masalah di laut ini yang perlu kita seriusi, itulah kenapa kami bentuk Satgas ini,” ucap Rusli Habibie.

Tugas Satgas Anti-Illegal Fishing ini adalah melakukan pembinaan, pendidikan, dan sosialisasi perundang-undangan di bidang kelautan, memantau dan mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya illegal fishing, menganalisis data dan informasi, serta mengevaluasinya.

Satgas juga bertugas melakukan penegakan hukum, memberikan rekomendasi untuk pengalihan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.