Mendagri: Plt Bupati Batubara Kalau Mau Maju di Pilkada 2018 Jangan Pakai APBD

SK Mendagri bernomor 132.12/4.236/SJ tanggal 14 September 2017 diserahkan Tjahyo kepada Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi untuk diteruskan ke Harry Nugroho.

"Penetapan ini sudah sesuai ketentuan," kata Erry dalam acara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan Kota Medan yang juga dihadiri Tjahyo, Jumat (15/9/2017).

Tjahyo Kumolo yang diwawancarai wartawan mengingatkan Plt Bupati Batubara Harry Nugroho agar melaksanakan tugas dengan baik, memenuhi janjinya kepada masyarakat dan membangun komunikasi dengan gubernur, Forkopimda dan DPRD Kabupaten Batubara.

“Saya ingatkan, kalau Plt Bupati Batubara mau maju di Pilkada 2018, jangan pakai APBD,” tegasnya.

Hal ini terkait kasus OTT KPK yang dialami Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen. Menurutnya, selama ini seluruh pengawasan, aturan dan arahan mulai dari Saber Pungli sampai mengingatkan area rawan korupsi sudah dilakukan.

“Artinya kalau sampai ada OTT, itu kembali kepada orangnya,” ucap Tjahyo.

Setiap pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim, kejaksaan dan KPK di luar OTT biasanya berkoordinasi dengan dirinya.

“KPK biasanya menyurati saya agar menyiapkan pengganti yang bersangkutan. Kalau Bareskrim minta izin dipanggil untuk diperiksa. Tapi kalau OTT, KPK berhak melakukan tanpa izin karena pasti sudah cukup memiliki alat bukti,” katanya.

Dirinya mengapresiasi OTT yang dilakukan KPK, karena diyakininya operasi tersebut dilakukan berdasarkan data rekaman, sadapan dan sesuai SOP KPK.

Tjahyo berharap jangan ada lagi kepala daerah yang tertangkap OTT karena korupsi. Pihaknya mendorong agar semua kepala daerah memahami area rawan korupsi dan mendorong KPK, kepolisian dan kejaksaan supaya lebih progresif revolusioner.

"Perbaikan terus kita lakukan. Setiap kepala daerah yang menang pilkada langsung kita undang ke Jakarta. Kita buat diklat, termasuk istrinya untuk memahami regulasi yang menyangkut area rawan korupsi. Kalau tetap juga terjadi OTT, tergantung mentalitas orangnya lah," tegas dia.

Plt Bupati Batubara RM Harry Nugroho mengatakan, dirinya siap melanjutkan roda pemerintahan dan mengaku masih banyak yang harus dipelajarinya.

"Saya akan melakukan sesuatu yang saya rasa benar dan sesuai aturan. Saya minta seluruh SKPD bekerja semestinya dan berpedoman pada aturan dan hukum," ucap Harry.

Seperti diberitakan, OK Arya bersama tujuh orang lainnya ditangkap KPK pada Rabu (13/9/2017) di rumah dinasnya di Itam Hulu, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. OK Arya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur daerah sebesar Rp 4,4 miliar.