9 Jam Geledah Balai Kota Malang, KPK Sita Buku APBD Tahun 2015

Dalam penggeledahan yang berlangsung selama sembilan jam itu, penyidik mengamankan sejumlah berkas, di antaranya buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2015.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto, usai mendampingi penyidik KPK melakukan penggeledahan.

"(Yang disita) buku APBD tahun 2015" katanya.

Meski demikian, Wasto mengaku tidak mengetahui kasus yang tengah disidik oleh KPK.

"Tidak tahu. Buku APBD-nya diminta cuma begitu. Terkait dengan apanya saya tidak tahu," katanya.

Wasto menyebutkan, dirinya hanya menyaksikan penyidik KPK yang tengah melakukan penggeledahan. Tidak ada proses tanya jawab antara dirinya dan penyidik KPK. Sehingga dirinya tidak tahu kasus yang tengah disidik.

"Saya tidak tahu. Siapa tersangka, siapa terlibat saya tidak tahu. Saya menyaksikan pada waktu pencarian dokumen," katanya.

Wasto juga tidak menyebutkan secara rinci dokumen apa saja yang diamankan penyidik KPK. Bahkan saat ruangannya digeledah, Wasto mengaku tidak mengetahui dokumen apa saja yang diamankan.

"Tidak tahu saya. Karena ruangan saya dokumen - dokumen disitu saya tidak tahu semuanya. Saya baru menempati," katanya.

KPK, lanjut dia, sedang melakukan pemeriksaan terkait APBD Kota Malang tahun 2015. Bahkan dirinya mengaku pernah diperiksa KPK terkait mekanisme penyusunan APBD tahun 2015.

Ketika itu dirinya masih menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Pernah dipanggil (KPK) tentang APBD tahun 2015 sebagai Kepala Bappeda. Diperiksa terkait mekanisme proses APBD sesuai dengan fungsi saya sebagai Kepala Bappeda," katanya.

Penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Balai Kota Malang, Rabu (9/8/2017). Ruangan yang digeledah di antaranya ruang kerja Wali Kota Malang M Anton, ruang Wakil Wali Kota Malang Sutiaji, ruang Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto dan sejumlah ruang asisten.

Pada saat yang bersamaan, tim penyidik KPK juga menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.