Nelayan Jepara Minta Susi Urungkan Niat Cabut Subsidi Solar

Ketua Kelompok Nelayan Mekarsari, Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Jepara, Priyo Santoso mengatakan, selama ini para nelayan di pesisir pantai utara Jawa mudah mendapatkan solar bersubsidi.

"Kami mudah mendapatkannya dan harga solar subsidi nelayan Rp 5.150 per liter. Jika itu dicabut, pastinya sangat memberatkan kami sebagai nelayan kecil," kata Priyo kepada Kompas.com, Jumat (4/8/2017).

Menurut Priyo, ada ribuan kapal berkapasitas di bawah 5 gross ton (GT) dengan ribuan nelayan di Desa Bondo.

Solar subsidi memberikan kontribusi positif untuk nelayan sebagai bahan bakar kapal melalui dua stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), yakni SPBN Mlonggo dan SPBN Jobokuto.

Setiap melaut, sebuah kapal dengan tiga nelayan memerlukan solar sebanyak 30 liter. Karena itu, keberadaan solar bersubsidi sangat membantu para nelayan di Jepara.

"Kalau dicabut tentunya biaya kami membengkak. Kami mohon Ibu Susi membatalkan niatnya itu," ujar Priyo.

Hal serupa juga diutarakan Solikul Hadi, Ketua Nelayan Jepara Utara. Sejauh ini, subsidi solar dari pemerintah telah membantu meringankan beban nelayan kecil di Jepara. Bukan suatu penyelesaian jika pencabutan subsidi solar karena alasan salah sasaran.

"Seharusnya pemerintah membuat tim khusus yang mengawasi pendistribusian solar bersubsidi karena kami memang sering memergoki beberapa mobil pikap berbelanja solar subsidi di SPBN hingga 2.000 liter setiap malam. Apalagi, kartu subsidi solar banyak tidak tercetak," ujarnya.

Solikul berharap kepada Susi untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada nelayan kecil.

Ia menyebutkan, nelayan Jepara Utara yang masuk wilayah Kecamatan Mlonggo, Bangsri, Keling, Kembang dan Donorojo berjumlah tiga ribuan orang dengan 1060 kapal berukuran di bawah 5 GT.

"Jika subsidi solar dicabut, pastinya ini memicu kemarahan kami. Kami nelayan kecil selama ini sudah terbantu dengan solar subsidi," kata dia.

Belum lama ini, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti mengusulkan pencabutan subsidi solar untuk nelayan kecil.

Menurut Susi, selama ini banyak nelayan kecil justru tidak mendapatkan solar subsidi. Bahan bakar yang sebagian harganya ditanggung pemerintah itu justru banyak dinikmati perusahaan.

"Nelayan dapatnya BBM 2-tak, solar termahal. Jadi yang dibayar oleh nelayan itu justru harga termahal," ujar Susi seusai menandatangani nota kesepahaman dengan Pertamina di Jakarta, Senin (31/7/2017).

Susi menilai industri tidak sepantasnya menikmati solar subsidi untuk nelayan. Sebab, solar subsidi diberikan pemerintah untuk para nelayan kecil, bukan perusahaan yang memiliki kemampuan finansial.

Saat ini nelayan lebih butuh ketersediaan solar yang cukup di seluruh wilayah Indonesia untuk melaut ketimbang subsidi solar yang justru sulit didapatkan nelayan.

"Cabut subsidi yang penting solar ada di mana-mana, yang penting Bapak (Direktur Utama Pertamina) janji harus ada solar," kata Susi.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik menyatakan siap mendukung sektor kelautan dan perikanan untuk memasok ketersediaan solar untuk nelayan.

Tahun depan, Pertamina memiliki target mampu menyediakan BBM satu harga di 154 titik daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Ia berharap hal itu mampu memberikan manfaat kepada para nelayan.