Cegah Pungli, Gubernur Jatim Batasi Pertemuan "Orang dengan Orang"

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku sudah lama membuat kebijakan anti pungutan liar atau pungli pada unit layanan masyarakat di lingkup Pemprov Jawa Timur. 

Prinsipnya, kata Soekarwo, pihaknya meminimalisasi pertemuan antara orang dengan orang, dalam hal ini antara warga dengan petugas.

"Gantinya dengan memaksimalkan sistem teknologi informasi," katanya usai upacara Hari Jadi Jawa Timur, Rabu (12/10/2016).

Menurut dia, pertemuan orang dengan orang itulah yang kerap menyebabkan terjadinya pungli. "Kalau orang dengan mesin mana bisa ada pungli," ujarnya.

Soekarwo menyebut, layanan yang sudah berbasis sistem teknologi informasi di wilayah kerjanya antara lain, pembayaran pajak bermotor di Samsat yang sudah bisa dilakukan lewat ATM.

Teknologi informasi juga bisa dimanfaatkan untuk mengawasi aktifitas pegawai agar tidak melakukan pungli. Soekarwo mencontohkan di unit layanan jembatan timbang. 

"Semua kendaraan yang masuk jembatan timbang, datanya bisa dipantau dari kantor pusat. Jadi bisa diketahui mana kendaraan yang melanggar, mana yang tidak," ucapnya.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo memperingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah agar menghentikan praktik pungli.

"Saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga dan instansi mulai sekarang ini stop namanya pungli, terutama pada pelayanan kepada masyarakat," ucap Jokowi.

Presiden sudah memerintahkan Menteri Budi Karya Sumadi dan Kementerian PAN-RB Asman Abnur untuk memecat pegawai yang tertangkap melakukan pungli. 

Baca: Jokowi: Tangkap dan Pecat Pihak Terlibat Pungli!